Sutarmidji Minta Perbankan Berekspansi di Sektor Perkreditan

Dorong Penyaluran Kredit Produktif

KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai bahwa sektor perkreditan mengalami sedikit kelesuan. Apalagi, di era keterbukaan saat ini di mana investor asing bisa saja masuk dan mengakuisisi bank-bank tingkat medium yang aktivitasnya sudah mulai lesu.

Menurutnya, akan banyak bank-bank yang mungkin diakuisisi. Oleh sebab itu, ia berpendapat, bank-bank milik negara dan daerah harus mampu memperluas ekspansi di sektor perkreditan.

“Salah satunya dengan memberikan berbagai kemudahan tetapi tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah jangan sampai di atas 5 persen,” ujarnya usai menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo di ruang tamu Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/10).

Sekarang ini, lanjut dia, ada kecenderungan NPL meningkat. Meskipun penyebab meningkatnya NPL tidak diketahui pasti, namun dirinya tidak begitu yakin bila hal itu disebabkan faktor kondisi perekonomian saat ini.

Sementara itu, bunga perkreditan disebutnya juga mempengaruhi berkembangnya sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Betapa tidak, kalau dulu bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 23 persen, BPR masih mampu bersaing. Tetapi sekarang sudah turun menjadi 9 persen.

“Kalau seandainya KUR turun sampai 7 persen, BPR bisa collapse sebab orang pasti lebih memilih KUR apalagi syaratnya lebih mudah sekarang ini,” ungkap Sutarmidji.

Wali Kota dua periode ini menambahkan bahwa BPR Bank Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, akan coba mensinergikan dengan program-program Pemkot seperti salah satunya program kantin sehat. Dalam program kantin sehat, pihaknya mensubsidi bunga kredit yang dipinjam pemilik kantin sehat.

“Dari pada kita memberikan mereka uang, lebih baik kita memberikan subsidi bunga kredit yang mereka pinjam sehingga lebih rendah. Misalnya bunga yang berlaku di BPR 12 persen, setelah disubsidi 7 persen, mereka hanya dikenakan bunga 5 persen saja,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini berharap, sektor perbankan bisa berekspansi di bidang perkreditan rakyat. Tidak hanya itu, ia menyebut, masih banyak sektor-sektor yang bisa dibiayai perbankan, misalnya pembiayaan dalam proyek infrastruktur.

Menurutnya, pemerintah pusat harusnya membuat suatu regulasi yang lebih sederhana, di mana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam membiayai infrastruktur yang mendesak untuk dibangun dengan skema pembiayaan oleh perbankan dengan bunga di bawah kenaikan harga satuan.

Sejauh ini, dirinya melihat sebagian besar kredit bersifat konsumtif. Bank-bank tertentu hanya mengandalkan PNS sebagai nasabah kreditnya dan pinjaman-pinjaman itu sebagaian besar sifatnya konsumtif.

“Nah, kalau itu diterapkan maka bank itu akan bisa menyalurkan kredit produktif sebab yang harus dikejar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran kredit produktif. Kalau tidak, maka kredit konsumtif yang besar bisa menimbulkan inflasi,” paparnya.

Sementara Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo mengatakan bahwa hasil pertemuannya dengan Wali Kota Sutarmidji, memang ada kecenderungan meningkatnya NPL di BPR Bank Pasar yang dimiliki Pemkot Pontianak.

Meskipun masih berada di bawah 5 persen batas maksimal NPL, yakni 2 persen ke 3 persen, namun hal ini perlu mendapat perhatian serius.

“Kami juga konsen mengenai pertumbuhan kredit di BPR Bank Pasar yang sudah mencapai hasil yang cukup baik, tapi kami berharap bisa lebih besar lagi pertumbuhannya,” ucapnya.

Diakuinya, minimnya SDM di BPR menjadi salah satu kendala. Namun ia mengapresiasi Wali Kota Sutarmidji yang mendorong SDM di BPR lebih banyak terjun langsung ke debitur seperti di pasar-pasar dan pedagang.

“Supaya dananya bisa lebih dimanfaatkan sehingga pertumbuhan kredit lebih tinggi itu bisa tercapai,” tutur Riezky.

Ia juga mengapresiasi Sutarmidji selaku kepala daerah yang konsen dengan teknologi informasi. Bahkan dirinya mengaku kaget Pemkot memiliki aplikasi bernama SiPohon yang digunakan untukmemonitor pohon-pohon di Kota Pontianak.

Dirinya memberi masukan ke depan teknologi serupa bisa diterapkan di BPR sehingga lebih canggih lagi dalam memberikan layanan perbankan. Apalagi, Wali Kota mendukung penggunaan pembayaran non tunai ke depan lebih memasyarakat.

Bahkan, ia memuji pemikiran Sutarmidji yang menyatakan bahwa ke depan pembayaran non tunai nanti tidak lagi perlu menggunakan kartu tetapi cukup dengan smartphone.

“Bisa saja diintegrasikan dengan aplikasi Gencil untuk pembayaran non tunai atau cashless,” pungkasnya. (Fat/Jim Hms)