APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Disahkan

KalbarOnline, Ketapang – Tujuh fraksi memberikan pendapat akhir dan sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda APBD Kabupaten Ketapang tahun 2018, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Ketapang tahun 2018.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Budi Matheus, S.Pd, bersama dengan Wakil Ketua, Junaidi, Sp, Jamhuri Amir, SH, dan Qadaraini, SE, paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, Drs H Suprapto S, Forkopimda, Asisten, Kepala SKPD, beserta anggota DPRD ketapang di ruang sidang gedung DPRD Ketapang, Rabu (29/11).

Tanggapan akhir dari tujuh fraksi yang disampaikan masing masing juru bicara, seperti Fraksi PDIP, Matheus Yudi, Fraksi Golkar, Polonius Polo, Fraksi PAN, Usmandiyanto, Fraksi Hanura-Nasdem, Irawan, Fraksi Demokrat, Yang kim, Fraksi PPP, Sukardi dan dari Fraksi Gerindra disampaikan Paulus Tan.

Tanggapan akhir Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Matheus Yudi mengatakan APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Selanjutnya Raperda tentang APBD yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD merupakan perwujudan dan Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.

Untuk menghasilkan sebuah Raperda tentang APBD yang berkualitas dan bepihak kepada masyarakat dikatakan Matheus Yudi, DPRD dan pemerintah Kabupaten Ketapang telah menjalani masa rapat yang dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan.

“Kesungguhan tersebut telah melalui diskusi, perdebatan dengan mengungkap gagasan gagasan kritis kontruksif baik dalam rapat komisi maupun rapat badan anggaran,” ungkapnya.

Dia berharap setiap perangkat daerah pengelola angaran dalam mengelola APBD tahun 2018, hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi efektifitas dan disiplin anggaran tepat waktu.

Sementara itu Fraksi Golkar melalui juru bicara Polonius Polo memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah yang telah dan sedang melaksankan pembangunan infrastruktur khususnya ruas jalan yang menjadi usulan prioritas disemua kecamatan termasuk pelebaran jalan di perkotaan.

Terkait pengurangan Dana DAU tahun 2017, sebesar Rp15 milyar, dan belum ada kepastian transfer pusat dana DBH sebesar Rp45 milyar, Fraksi Golkar kata Polonius memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah karena masih mampu melaksanakan rasionalisasi anggaran sehingga program program pembangan menyentuh masyarakat masih dapat dilaksanakan dengan baik.

Dia juga meminta Dinas PU untuk memprioritaskan pekerjaan jembatan Indotani dan Sei Kulan dalam proses pembangunan jalan pelang Tumbang Titi.

Usmandiyanto juru bicara Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kondisi fisik keuangan yang berdampak kepada keuangan dan kegiatan SKPD-SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing.

Dia juga meminta Pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali keuangan daerah baik pusat maupun daerah yang sekarang ini, Fraksi PAN menilai sangat memprihatinkan.

Tak hanya itu, Usmandiyanto juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan perusahan perkebunan terlebih dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dia berharap leading sektor harus lebih tegas terhadap perusahan-perusahan yang tidak mengindahkan kewajiban untuk membayar pajak.

Dia juga mengingatkan terhadap kinerja keuangan daerah yang perlu dan benar-benar fokus pada pekerjaan yang benar benar prioritas.

“Mengevaluasi jaringan jalan dan jembatan yang ada, dengan menyelesaikan pembangunan jembatan Pawan V, karena dianggap sangat diperlukan masyarakat,“ kata dia.

Fraksi Hanura-Nasdem melalui juru bicaranya, Irawan mengharapkan agar dalam penunjukan para calon-calon pemimpin dan penyelenggara negara harus memiliki kualitas moral serta kapabilitas untuk menjadi prioritas dan syarat utama dalam menduduki jabatan jabatan tersebut.

Sehingga, menurutnya, dapat mewujudkan masyarakat Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera dengan pemerintahan bersih dan berwibawa akan menjadi kenyataan.

“Kami sangat mendukung terhadap tes kepatutan dan kelayakan pada setiap pengangkatan pegawai maupun penunjukan jabatan untuk memimpin isnstitusi tertentu,“ harapnya.

Demikian juga dalam pembangunan Fraksi Hanura-Nasdem mengingatkan agar semua pembangunan dilaksanakan dapat dimaksimalkan demi kepentingan rakyat bukan sebaliknya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.

Selanjutnya, Irawan meminta Badan Pendapatan daerah untuk meningkatkan lagi PAD sehingga kedepanya tidak ketergantungan dengan dana perimbangan.

Peningkatan PAD dimaksud, lanjut Irawan, seperti pendapatan lain-lain asli daerah yang sah dengan meningkat kontribusi PT Ketapang Mandiri, demikian juga pajak sarang burung walet dapat dimaksimalkan dengan melibatkan para Kades setempat, demikian juga dengan pajak-pajak reklame serta bidang lainnya. (Adi LC/Hms)