Selain Pernyataan Sri Mulyani, Pengamat: Ada Banyak Argumen Bahwa Kinerja Ekonomi Pemerintah Jokowi Buruk

KalbarOnline, Nasional – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng angkat bicara soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang mengatakan defisit anggaran sebesar 2.62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menandakan bahwa ekonomi negara ini masih dalam situasi cukup stabil.

Sebelumnya SMI juga mengatakan defisit anggaran per 15 Desember itu masih jauh di bawah batasan maksimum yang ditetapkan dalam UU APBNP sebesar 2.92 persen.

“Pengumuman Sri Mulyani yang menyatakan defisit lebih rendah dari yang direncanakan tidak sama sekali membuktikan kinerja positif di bidang ekonomi,” katanya.

Demikian dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.

Salamuddin menegaskan bahwa ada banyak alasan yang menguatkan argumen bahwa kinerja tim ekonomi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dibilang menuju ke arah positif.

Pertama menurutnya, defisit anggaran 2.92 persen atas PDB dalam APBN P 2017 adalah permintaan pemerintah sendiri. Untuk itu, jika defisit anggaran yang diperkirakan tidak sesuai dengan realisasi, maka itu bukanlah sebuah keberhasilan.

“Kedua, jika defisit hari ini adalah Rp352.7 triliun itu adalah angka yang besar. Jika dibandingkan dengan PDB 2016 maka defisitnya sebesar 2.8 persen PDB. PDB Indonesia 2016 USD 932.26 miliar dikalikan Rp13.500,” tambahnya.

Yang ketiga, lanjutnya, jika SMI mengasumsikan PDB 2017 adalah sebesar Rp13.461 triliun sehingga menghasilkan defisit sebesar 2.62 persen dari PDB, maka itu berarti ada markup PDB memalui strategi pelemahan nilai tukar.

“Dalam logika ini semakin rendah nilai tukar maka semakin tinggi PDB,” imbuhnya.

Yang keempat, lanjutnya, angka defisit sebesar itu sama sekali tidak menunjukkan APBN stabil. Karena katanya seluruh defisit ditutup dengan utang negara.

Kelima, berdasarkan data Bank Indonesia, utang pemerintah dalam tahun 2017 dari dalam dan luar negeri telah bertambah lebih dari tiga persen PDB. Itu menurutnya pemerintah menutup belanja dengan utang.

“Keenam, seluruh rencana pemerintah dalam reformasi pajak gagal. Mega project tax amnesty gagal total. Menyisahkan skandal penghapusan piutang negara dan pembersihan aset atau kekayaan para koruptor kelas kakap terutama korupsi BLBI,” bebernya.

Adapun ekonomi dalam keadaan stabil menurut dia adalah saat anggaran negara ini tidak mengalami defisit.

“Ya, ekstrimnya begitu,” pungkas pengamat ekonomi ini. (Rock/RMOL)