Dinasti Politik Cenderung Korup, ICW: Demokrasi Tersandera

KalbarOnline, Nasional – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebutkan bahwa ada 58 dinasti politik yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Adnan, angka tersebut ada sejak tahun 2004 sampai 2013 dan cenderung stagnan sampai sekarang.

“Data itu kita peroleh sejak pemilu langsung, tahun 2004 sampai tahun 2013. Dan kami yakin sampai sekarang angka tersebut masih relevan karena dinasti politik terkait kekuasaan yang secara turun temurun dipegang oleh keluarga tertentu. Jadi, angkanya relatif tidak berubah,” ujar Adnan dalam diskusi bertajuk ‘Korupsi dan Politik Dinasti’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).

Demikian dilansir dari BeritaSatu.com.

Selain Adnan, hadir juga sebagai pembicara Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said dan Koordinator KPPOD, Robert Endi Jaweng.

Menurut Adnan, dinasti politik yang paling fenomenal adalah dinasti politik di Banten yang mulai marak ke publik setelah mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selain menguasai Provinsi, keluarga Atut juga menguasai sebagian besar jabatan politisi di daerah Banten.

“Dinasti politik cenderung korup, fakta membuktikan dinasti politik membuat demokrasi paling tersandera. Pergantian kepemimpinan berdasarkan keluarga berlaku tanpa jeda. Akibatnya, di mana dinasti politik berkuasa, daerahnya pasti tidak maju dan berkembang,” terang dia.

Adnan juga menilai proses internal di tubuh partai juga menfasilitasi bertumbuh dan berkembangnya dinasti politik ini. Proses seleksi yang cenderung tertutup dan pragmatis membuat dinasti politik bisa bertahan. Parpol dibajak oleh dinasti politik.

“Karena itu, partai harus dibenahi. Korupsi di parpol bermuara pada pendanaan, pendanaan yang tidak transparan, yang tidak jelas, ini yang melahirkan hubungan gelap antara politisi dengan pengusaha,” ungkap dia. (Rock)