Pelantikan DPD PATRI Kalbar, Kementerian Desa Tegaskan Transmigrasi Bukan Pendatang

KalbarOnline, Pontianak – Kepengurusan DPD Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) Kalimantan Barat periode 2017 – 2022 secara resmi dilantik, yang berlangsung di Gedung Pontianak Convention Centre, Kamis (8/2) malam.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PATRI, yang diwakili Sekjen DPP PATRI, H Sunu Pramono Budi yang sekaligus melantik kepengurusan PATRI Kalbar periode 2017 – 2022, Pj Gubernur Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kalbar, Agus Suparman, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Ombudsman Kalbar, Pengurus Cabang PATRI se-Kalbar, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan para tamu undangan lainnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rosari Tyas Wardani, mengawali sambutannya, mengungkapkan rasa harunya atas PATRI Kalbar ini.

“Bagaimana perjalanannya, kalau saya cerita mengenai pak Imam dan para ketua DPD PATRI Kalbar sebelum-sebelumnya, saya ikut merasakan, karena beliau perjuangannya dari dulu, dengan keberhasilannya, selalu ingat untuk kepentingan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas anak-anak transmigran di Kalbar ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf, atas ketidakhadiran Menteri Desa, Transmigrasi dan PDT, yang saat ini masih ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan.

Rosari menegaskan bahwa transmigrasi sesungguhnya bukan transmigran atau pendatang, melainkan satu komunitas menyatu dikawasan transmigrasi termasuk penduduk setempat di desa-desa sekitar.

“Karena dengan perubahan Undang – undang Nomor 15 tahun 1997 yang sekarang berubah menjadi Undang – undang Nomor 29 tahun 2009 yang menyatakan bahwa transmigrasi bukan lagi transmigran pendatang dan penduduk yang menjadi transmigran, tapi adalah tranmigran yang berada di kawasan transmigrasi termasuk didalamnya adalah desa-desa di kawasan transmigrasi,” tukasnya.

“Transmigran kalau dulu programnya besar-besaran memang. Namun, dengan berjalannya waktu, makin sedikit, tapi prioritasnya adalah pada penduduk setempat,” imbuhnya.

Dia menjelaskan transmigran tidak lagi pendatang dari Jawa, Bali, dan Lombok, tapi sesungguhnya transmigran adalah penduduk didalam kawasan transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program transmigrasi dengan mendapat hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU dan peraturan yang ada.

“Jadi sesungguhnya selama pemerintah daerah masih memerlukan atau masih memprioritaskan peningkatan kehidupan masyarakat lokal yang ada di dalam kawasan transmigrasi, maka disitulah program transmigrasi bisa dilaksanakan, ini yang sebetulnya kebijakan program transmigrasi sudah berubah sejak 2009, dimana transmigrasi adalah berbasis kawasan,” rincinya.

Dia juga menerangkan bahwa di Indonesia sudah ada 619 kawasan transmigrasi yang dibangun.

“Alhamdulillah sampai hari ini hampir 3.850 satuan permukiman telah dibangun. Dari yang telah dibangun 104 kawasan transmigrasi, sudah menjadi ibu kota Kabupaten di Indonesia, dari total kabupaten ada 550 lebih jalur. Diantara 104 kawasan tersebut, dua kawasan sudah menjadi ibukota provinsi yaitu ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Kota Mamuju dan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor.

“Saya selaku pegawai pada saat itu, mendampingi survey membuka lahan, Alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya, Mamuju dan Tanjung Selor bisa menjadi Ibu Kota Provinsi, dimana dulunya lokasi transmigrasi dengan berbagai keterbatasan fasilitas, tapi akhirnya melalui koordinasi, kerjasama dan itikad yang tulus dari pemerintah daerahnya sehingga dapat menjadi Ibu Kota Provinsi,” tukasnya.

Dirinya juga tidak memungkiri lagi karya PATRI Kalbar yang dinilainya sudah cukup nyata dengan target dan kinerjanya.

“Saya berharap kedepan orientasinya adalah bagaimana meningkatkan SDM masyarakat transmigrasi, ingat sekali lagi, bukan pendatang saja tapi sesungguhnya masyarakat yang berada dalam kawasan transmigrasi, termasuk didalamnya masyarakat di desa-desa sekitar,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, berdasarkan dari hasil evaluasi di dalam kawasan transmigrasi, disebutkannya, satu kawasan lebih kurang lebih bisa 10 – 30 desa.

“Sehingga sampai hari ini barangkali ada 25 juta keturunan anak transmigran dan itu Insha Allah menjadi SDM yang bisa membangun Indonesia kedepan,” tukasnya.

Sebagai perwakilan Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT, ia berharap PATRI Kalbar dapat meneruskan program-program penguatan kapasitas kader dan kelembagaan, termasuk mendorong profesionalisme kader, membangun jejaring kemitraan dan konsolidasi organisasi sesuai dengan tujuan organisasi PATRI itu sendiri.

“Di tingkat pusat, DPP PATRI dibawah support pak Sekjen dan Ketua Umum serta para anggota dan tim, konsisten untuk bersinergi dengan Kementerian Desa dalam mendukung pembangunan daerah, melalui kerjasama menyelesaikan kasus-kasus lahan dengan membentuk Pokja lahan yang telah kami bentuk kurang lebih tiga tahun lalu, yang menampung seluruh aspirasi dan problem-problem mengenai lahan di kawasan transmigrasi,” paparnya.

Selain itu, dalam pengembangan wirausaha tingkat transmigrasi, di tingkat pusat sudah membentuk HW (himpunan wirausaha) Transmigrasi yang sudah terkoneksi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Sehingga online sistem juga bisa dibangun dengan produk-produk dikawasan transmigrasi. Kami berharap DPD PATRI Kalbar, misalnya hasil wirausaha masyarakat transmigrasi itu, kita link-kan dengan kementerian terkait, sehingga bisa menjadi satu produk unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Fat)