KalbarOnline, Sekadau – Bupati Sekadau, Rupinus, SH., M.Si dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sintang, Idham, M.Ti melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan BPJS Kesehatan mengenai Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam mewujudkan Universal Healt Coverrage (UHC) Kabupaten Sekadau 1 Januari 2019.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau yang juga Ketua Panitia kegiatan, Drs Zakaria, M.Si dalam laporannya menjelaskan maksud dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan BPJS Kesehatan Cabang Sintang dalam mewujudkan Universal Healt Coverrage (UHC) Kabupaten Sekadau 1 Januari 2019.
Bupati Sekadau, Rupinus dalam sambutannya mengatakan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi Pemkab Sekadau dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat tujuan Universal Healt Coverrage (UHC) program JKN-KIS Pemerintah Kabupaten Sekadau 1 Januari 2019 dengan target 95 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sekadau berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 1 Maret 2017.
Tujuan lain kerjasama ini juga, lanjut Rupinus adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sekadau.
Soal kepesertaan jaminan sosial kesehatan, Bupati Rupinus meminta agar pihak BPJS juga proaktif membantu Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mendata jumlah penduduk yang belum masuk dalam kepesertaan JKN-KIS.
“Silahkan berkoordinasi dengan Disdukcapil Sekadau untuk dapat melakukan validasi dan pemadanan data yang sudah atau belum terdaftar dalam program JKN-KIS,” pinta Bupati Rupinus.
“MoU ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Nasional untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, agar lebih mengetahui berapa jumlah warga yang sudah memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Sekadau,” tutur Bupati.
Adapun ruang lingkup kerjsama ini meliputi, peningkatan dan penguatan komitmen dalam perluasan dan cakupan kepesertaan JKN-KIS dari berbagai bidang perangkat daerah, peningkatan mutu JKN-KIS oleh para pihak, peningkatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan bagi JKN-KIS, penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggaran negara, optimalisasi jamimnan kesehatan dalam proses pengurusan perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan akurasi data penduduk, mengembangkan model peran serta daerah dalam pelaksanaan JKN-KIS lebih menjamin kualitas, pemerataan dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan serta kesinambungan program JKN-KIS secara finansial.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Idham, M.Ti mengatakan, bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam program pemerintah pusat.
“Ini adalah program nawacita Presiden Jokowi yang kelima tentang peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya program ini, kita menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau kedepannya akan memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik dan bermutu, terjamin pelayanan kesehatan, pelayanan meningkat dan penduduknya sejahtera,” tukasnya.
Dikatakannya, MoU dibuat dengan Pemkab Sekadau, agar komitmen bersama dengan BPJS untuk perluasan cakupan kepersertaan, peningkatan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional terlaksana dengan baik. (Mus/Hms)
KalbarOnline, Pontianak - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo yang sukses meraih medali emas di…
KalbarOnline - Bulking adalah fase dalam program kebugaran di mana seseorang sengaja meningkatkan asupan kalori…
KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pemkab Kegapang, Devy Harinda…
KalbarOnline, Ketapang - Kepolisian Resort (Polres) Ketapang siap mengawal pelaksanaan tahapan pilkada serentak, mulai dari…
KalbarOnline, Ketapang - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polres Ketapang mengikuti zoom meeting “Launching…
KalbarOnline, Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat menyelenggarakan…