Debat Publik Pertama Pilgub Kalbar, Moderator Tanyakan Soal Kesehatan, Ini Jawaban Karolin

Sesi kedua debat publik pertama antar paslon Pilgub Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Debat kandidat pertama antar pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Sabtu (7/4) malam, berjalan aman dan lancar.

Adapun debat pertama kali ini bertemakan ‘Meningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik’.

Sebagai pemandu jalannya debat, KPU menujuk, Dr. Syarifah Ema Rahmaniah yang merupakan Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai Moderator pada debat pertama paslon Pilgub Kalbar ini.

Pada sesi pertama debat, ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar diberi kesempatan menyampaikan visi misi, dan program kerja masing-masing kepada masyarakat Kalbar secara luas yang disiarkan langsung oleh televisi lokal di Kalbar.

Sementara pada sesi kedua debat, ketiga pasangan calon diberikan pertanyaan berbeda oleh moderator, sesuai dengan visi misi paslon yang disesuaikan dengan tema debat.

Giliran pertama pada sesi kedua debat, pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 2, Karolin – Gidot.

Menurut survey demografi kesehatan Indonesia 2017, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Kalbar masih lebih tinggi dari Nasional, kondisi ini mengindikasikan kualitas pembangunan kesehatan belum optimal. Salah satu penyebab kematian ibu adalah akses terhadap layanan kesehatan berkualitas belum merata, selain itu pengadaan fasilitas kesehatan belum berdasarkan prinsip perawatan berkelanjutan.

“Pertanyaannya adalah, sejalan dengan visi misi nomor urut 2, mewujudkan masyarakat Kalbar yang sehat, bagaimana paslon nomor 2 meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengadakan fasilitas kesehatan dengan prinsip perawatan keberlanjutan,” tanya moderator.

Menjawab pertanyaan tersebut, Karolin mengatakan terkait visinya mewujudkan masyarakat Kalbar yang sehat, tentu pemerintah provinsi tidak dapat berdiri sendiri, karena masih tergantung dengan pemerintah kabupaten/kota, dimana pelayanan dasar merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.

“Tetapi, kami dapat mengoptimalkan peran kami sebagai perwakilan pemerintah pusat, agar program-program pusat untuk bisa menurunkan AKI dan AKB dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah bagaimana program rumah singgah atau rumah tunggu kelahiran bagi para ibu yang ada di kabupaten/kota dapat dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan. Merupakan tugas seorang Gubernur untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan baik,” ucap Karol.

“Sehingga ibu-ibu dapat menunggu kelahiran di rumah tunggu kelahiran, kemudian mendapatkan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, sehingga resiko-resiko kematian dapat diturunkan. Selain daripada itu, kami juga akan terus memperbaiki pelayanan rujukan yang ada ditingkat provinsi yaitu di Rumah Sakit Soedarso, bukan hanya bangunannya yang harus dibangun 12 lantai, tapi bagaimana agar pelayanan tersebut dapat lebih berkualitas dapat lebih cepat dan optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tukas Karol menjawab.

Terkait dengan BPJS dan program jaminan persalinan, lanjut Karol, harus terus ditingkatkan, sehingga mewujudkan masyarakat Kalbar yang sehat dan menurunkan AKB dan AKI harus dapat dilakukan.

“Selain itu meningkatkan peran daripada masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu harus terus digiatkan, bagaimana agar pemerintah desa yang sudah diberi dana desa oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden RI, dapat berperan aktif, dalam membantu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan gaya hidup sehat dan upaya untuk bisa menyiapkan seorang ibu untuk dapat melahirkan generasi yang sehat dimasa yang akan datang. Selain daripada itu, akses keterisolasian juga menjadi salah satu penyebab mengapa AKI dan AKB menjadi tinggi,” papar Karol.

Pada pertanyaan ini, apakah Karolin secara keseluruhan telah menjawab secara lugas pertanyaan moderator terkait meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengadakan fasilitas kesehatan dengan prinsip perawatan keberlanjutan yang sejalan dengan visi misinya. Namun, disayangkan, Karolin lebih menitikberatkan tanggungjawab dan menggantungkan pelayanan dasar terhadap masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota. Artinya belum ada inovasi yang ditawarkan Karolin kepada masyarakat Kalbar untuk mewujudkan masyarakat Kalbar yang sehat, dan lebih memfokuskan program Jokowi.

Silahkan masyarakat menimbang. (Fat)