Debat Publik Tahap II, Ini Jawaban Karol Terkait Pembangunan SDA Berkelanjutan Berikut Tanggapan Midji dan Boyman

Sutarmidji: Kalbar penghasil sawit terbesar kedua se – Indonesia tapi masyarakat Kalbar tak nikmati hasil dari keberadaan sawit melalui bagi hasil pajak eksport CPO

Boyman: Paslon nomor 2 terlalu pesimis selalu sedikit-sedikit Pemerintah Pusat

KalbarOnline, Kubu Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, kembali menggelar Debat Publik Pilgub Kalbar 2018, yang berlangsung di Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (5/5).

Debat Publik tahap II ini bertemakan ‘Pembangunan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam’.

Sebagai pemandu jalannya debat, KPU Kalbar menunjuk, Rizka Andalina sebagai Moderator.

Masih dalam sesi ketiga debat moderator Debat Publik Pilgub Kalbar tahap II, Rizka Andalina menyampaikan pertanyaan dari tim perumus untuk pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin – Gidot.

Pertumbuhan ekonomi ber-implikasi positif terhadap pengurangan kemiskinan, tapi pertumbuhan ekonomi juga memberi tekanan kepada aspek lingkungan, untuk itu diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu, kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pertanyaannya, dari 7 misi yang ditawarkan paslon nomor 2, belum tersirat jelas tentang upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Maka elaborasi secara singkat, kebijakan penting apa saja yang akan diterapkan untuk pembangunan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kalimantan Barat.

“Terkait dengan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam kita, aturan sudah jelas. Misalnya tambang, dia harus taruh uang, setelah tambang selesai, uang itu digunakan untuk melakukan revitalisasi lahan, pertanyaannya, dilaksanakan apa tidak?. Begitu juga soal perkebunan, sudah ada aturannya, tentang amdal, bagaimana menjaga lingkungan dan sebagainya, saya kira itu hal yang sangat clear dan kebanyakan kewenangannya ada di tingkat Pemerintah Pusat, kami hanya bertugas mengawasi dan melaporkan,” ujar Karolin.

“Tapi ada satu esensi, yakni melibatkan masyarakat dan hutan adat menjadi salah satu komponen penting, jangan hanya suruh masyarakat jaga hutan tapi tak dapat manfaat dari hutan adat itu. Pemerintah pusat melalui Bapak Jokowi, telah mengakomodir, telah membuka peluang, telah buka pintu untuk itu, maka kita buat, supaya pembangunan ini berpusat pada hutan adat, kita minta mereka tanam hal-hal yang memiliki nilai ekonomi, berikan mereka listrik dengan PLTMH sehingga mereka tidak akan merusak hutan yang telah mereka memberikan kehidupan. Saya selama jadi DPR-RI, bersama Keling Kumang Group, banyak sekali melakukan diskusi, sudah ada yang bisa diliat. Tinggal kita pabrifikasi, kita buat lebih banyak, lebih luas dan diakomodir dengan hutan adat yang legas,” tukas Karolin.

Menanggapi jawaban Karolin, Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji menegaskan bahwa paslon 2 terlalu banyak retorika.

“Kita terlalu banyak retorika, terlalu banyak. Padahal Kalbar penghasil CPO nomor 2 terbesar di Indonesia. Tapi potensi bagi hasil pajak eksportnya, 1 rupiah pun kita tidak dapat dari Rp1,8 – 2 triliun. Harusnya yang kita kejar, begitu kebun sawit banyak di Kalbar, potensi bagi hasil pajak eksport CPO itu kita harus dapatkan, potensinya 2 triliun, kalau itu kita dapatkan dan masuk dalam APBD, maka seluruh infrastruktur dalam 5 tahun selesai dan masyarakat dapat menikmati hasil keberadaan kebun sawit untuk kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak yang kita lakukan dari itu. Saya dan Pak Norsan akan lakukan itu, 2 triliun harus masuk ke kas Kalimantan Barat,” tegas Sutarmidji.

Sementara paslon nomor 1, Milton – Boyman, yang dijawab oleh Boyman Harun menegaskan bahwa paslon nomor 2 terlalu pesimis berkaitan masalah kewenangan.

“Paslon nomor 2 terlalu pesimis berkaitan dengan masalah kewenangan, sedikit-sedikit pusat, sedikit-sedikit pusat. Saya pikir kewenangan kita sebagai Pemerintah Provinsi itu jelas adalah perwakilan Pemerintah Pusat sebagai Kepala Daerah maupun kepala wilayah. Jadi izin yang dibuat itu, pusat itu hanya sifatnya rekomendasi. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dengan CPO yang disampaikan paslon nomor 3 (tiga), kita tidak mungkin akan dapatkan itu, jika kita tidak mempunyai pelabuhan eksport CPO di Kalbar. Pemerintahan dulu tidak menciptakan pelabuhan eksport CPO, sehingga kita harus eksport melalui pelabuhan Dumai, jika Milton – Boyman terpilih, kami akan bangun pelabuhan eksport CPO, sehingga Kalbar akan mendapat pajak eksport dari CPO yang ada 5,5 juta hektar kebun kelapa sawit yang ada di Kalbar,” tukas Boyman.

Pada pertanyaan ini, terlihat jelas, bahwa paslon nomor 2, Karolin – Gidot tidak secara lugas menjawab pertanyaan moderator, sebab paslon nomor 2, selalu menggantungkan diri kepada Pemerintah Pusat, artinya tidak ada improvisasi yang dilakukan keduanya nanti apabila terpilih, hal itu juga disinggung langsung oleh paslon nomor 1, Milton – Boyman.

Terkait pelabuhan eksport CPO, diketahui bahwa, telah dilakukan pencanangan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan pelabuhan tersebut.

Diketahui bahwa, pelabuhan internasional Kijing merupakan langkah awal yang telah dilakukan Ria Norsan saat menjabat sebagai Bupati Mempawah yakni bekerjasama dengan Pelindo untuk merealisasikan pelabuhan tersebut.

Tentu masyarakat Kalbar inginkan pemimpin yang memiliki track record yang jelas, program yang rasional, terukur dan dapat diwujudkan serta program pro rakyat. Sehingga hal inilah nantinya menjadi acuan masyarakat untuk memilih.

Kalimantan Barat saat ini membutuhkan pemimpin kolektif kolegial dan berkelas nasional, bukan hanya pemimpin identitas dan lokal, yang tidak memiliki program yang jelas serta hanya mengobral janji-janji. Kenapa demikian?, sebab Kalbar sudah jauh tertinggal oleh provinsi besar lainnya.

Selamat menimbang