KalbarOnline.com – Ada urusan sangat gawat dalam sepucuk surat yang diterima Kolonel Kuntransmiadi Inugroho pada siang hari itu, Rabu 20 Mei 1998. Perintah dari bosnya sangat jelas : segera antarkan surat itu ke Jalan Cendana 6-8, Menteng, Jakarta Pusat. Atasannya, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ginandjar Kartasasmita, menekankan bahwa surat itu harus segera sampai ke tangan orang nomor satu di Indonesia kala itu, Presiden Soeharto.
Situasi ibukota Jakarta pada hari itu bak seorang ibu hamil memasuki bulan kesembilan. Terasa gawat dan sangat menegangkan. Demonstrasi terjadi hampir setiap hari seolah tak pernah berhenti dalam beberapa pekan terakhir. Sepekan sebelumnya , sebagian wilayah Jakarta, Surabaya, dan sejumlah kota besar, hangus dibakar amuk dan kerusuhan.
Desakan mundur kepada Presiden Soeharto makin kencang. Baru lewat dua hari, pada Senin 18 Mei, pimpinan DPR juga telah meminta Soeharto agar mengundurkan diri. “Saya sangat sadar itu tugas yang sangat penting, sebagai prajurit saya harus siap melaksanakan perintah,” ujar Inugroho yang saat itu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Ginandjar Kartasasmita kepada detikX, Sabtu dua pekan lalu.
Tak ingin larut dalam ketegangan, mantan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara tersebut mencari cara agar surat itu dapat sampai ke Cendana sore itu juga. Ia lalu mengontak koleganya, Kolonel (Pnb) Teddy Sumarno, yang bertugas sebagai ajudan Presiden Suharto. Setelah dapat lampu hijau, alumni Akademi Angkatan Udara 1975 itu baru bergegas meninggalkan kantor Bappenas yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Jalan Cendana. “Surat itu saya serahkan kepada ajudan presiden,” kata Inugroho.
Beberapa jam sebelum surat itu diantar ke Cendana, kantor Bappenas diramaikan berkumpulnya menteri-menteri bidang ekonomi Kabinet Pembangunan VII pemerintahan Soeharto ditambah Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin. Rahardi Ramelan yang saat itu menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi menuturkan, dia mendapat undangan dari Ginandjar untuk membahas situasi ekonomi dan kaitannya dengan situasi politik.
Hampir semua menteri bidang ekonomi hadir saat itu minus Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hasan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Juwono Sudarsono. “Juwono kebetulan sakit mata saat itu, Fuad alasannya tak jelas, sementara Bob Hasan sepertinya enggan hadir ” ujar Rahardi kepada detikX, Senin pekan lalu, di kediamannya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Belakangan diketahui Fuad berada di Cendana saat rapat itu digelar.
Ginandjar membuka rapat dengan menceritakan keadaan ekonomi. Kegiatan bongkar muat di sejumlah pelabuhan berhenti karena tak ada buruh yang bekerja. Gubernur Bank Indonesia pun melaporkan aktivitas Bank Indonesia praktis lumpuh karena sudah dua hari karyawan tak masuk kerja. Sementara stok pangan di Jakarta juga disebut akan habis dalam dua minggu jika tak ada pasokan. “Kami merasa saat itu secara politik tidak bisa bertahan karena situasinya seperti itu,” ujar Rahardi.
Ginandjar dalam wawancara dengan Andi Makmur Makka yang kemudian dituliskan dalam buku berjudul Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru menuturkan kepada para menteri bahwa Presiden Soeharto akan merombak kabinet. “Ada beberapa orang menteri yang sudah tahu akan ditunjuk lagi dalam Kabinet Reformasi, termasuk saya,” kata Ginandjar. Namun Ginandjar menegaskan, dirinya tak berminat untuk masuk dalam kabinet tersebut. Alasannya, merombak kabinet tak akan menyelesaikan masalah. “Saya minta para menteri lainnya tidak ikut-ikutan.”
Rupanya menteri yang lain mengamini alasan tersebut termasuk Rahardi. Mereka pun bersepakat membuat surat untuk disampaikan kepada Presiden Soeharto. Inti dari surat tersebut situasi ekonomi tak akan mampu bertahan lebih dari satu minggu jika tak diambil langkah politik yang cepat dan tepat sesuai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mereka juga bersepakat tak bersedia diikutsertakan dalam susunan kabinet yang baru. “Tidak ada kata kami mengundurkan diri. Suratnya bagus banget kok, dirumuskan oleh Akbar Tanjung,” ujar Rahardi.
Hampir semua menteri bidang ekonomi yang hadir bersedia membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. Menteri tersebut yakni Akbar Tanjung, AM. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahadi Ramelan, Subiakto Tjakrawedaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Menurut Rahardi sepertinya tak ada kecemasan dan ketegangan di wajah para koleganya itu akan konsekuensi yang mungkin mereka terima selanjutnya. “Beberapa saya kenal sejak lama. Waktu meneken surat itu kelihatannya santai saja,” ujarnya. Hanya dua orang yang hadir pada rapat itu yang menolak membubuhkan tanda tangan yakni Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ary Mardjono dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Syahril Sabirin beralasan bukan pejabat politik. Sementara Ary yang juga Sekretaris Jenderal Golongan Karya memang dikenal sebagai loyalis Soeharto. “Dia (Ary) orangnya Pak Harto seratus persen,” kata Rahardi.
Ginandjar lalu mengontak Panglima ABRI Wiranto untuk minta bantuan agar menyampaikan perihal surat tersebut kepada Presiden. Tapi Wiranto menolak. Wiranto menyarankan Ginandjar agar menghubungi putri tertua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, yang kala itu juga menjabat Menteri Sosial. “Maaf ya.. Baru saja kami rapat tentang situasi terakhir. Kami kira presiden tidak perlu membentuk kabinet baru. Kami sudah kirim suratnya,” ujar Ginandjar kepada Tutut melalui sambungan telepon. “Apa tidak ada jalan lain?” kata Tutut membalas. Ginandjar menyebut suara Tutut seperti menahan tangis.
Tak hanya mengontak Wiranto dan Tutut, Ginandjar juga menghubungi mantan Wakil Presiden Sudharmono. Senior Golkar itu marah begitu mendengar kabar mengenai surat itu. Sudharmono mendamprat Ginandjar dan membanting telepon. Sudharmono, orang yang punya jasa besar terhadap karirnya, menuding Ginandjar telah berkhianat. “Padahal semua saya lakukan secara terbuka. Rapatnya terbuka. Para Menko juga saya panggil,” ujar Ginandjar membela diri. Memang saat rapat di Bappenas pada Rabu siang itu, menteri Koordinator Politik dan Keamanan Feisal Tanjung, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Haryono Suyono, dan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan Hartarto diundang Ginandjar. Meski mereka tak turut masuk dalam ruang rapat.
Terakhir Ginandjar menelepon Wapres BJ Habibie yang diterima Ajudan Wapres Kolonel Djuhana dari Angkatan Laut sekitar pukul 17.00. Saat itu Habibie sedang bersiap menemui Presiden Soeharto di Cendana yang dijadwalkan pukul 19.30 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. “Apakah Anda sudah bicarakan dengan Bapak Presiden?” Habibie bertanya seperti yang dituliskannya dalam buku biografi Detik-Detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.
Ginandjar menjawab belum. Namun, kata Ginandjar kepada Habibie, keputusan itu sudah dilaporkan secara tertulis kepada Presiden Suharto melalui Tutut. “Mengapa harus begini?” cecar Habibie. Habibie pun meminta agar surat tersebut ditahan dulu. Namun permintaan itu sudah terlambat. Surat terlanjur dikirim ke Cendana. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu adalah Asisten Wapres menyampaikan, Habibie sangat terkejut mendengar laporan Ginandjar itu. “Kok para menteri tidak lapor dulu ke saya (Habibie),” ujar Jimly kepada detikX, menirukan keluhan Habibie.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Soeharto, Habibie mengkonfirmasikan soal surat itu. Presiden Soeharto mengatakan bahwa ia sudah dengar dari Tutut, tapi belum membaca suratnya. “Pak Harto juga meminta saya agar menyelesaikan masalah Ginandjar dan kawan-kawan dengan baik.” Saat dalam perjalanan pulang ke kediamannya, Habibie meminta ajudannya menghubungi empat Menko dan semua menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin agar berkumpul dalam Sidang Ad Hoc Kabinet Terbatas pada pukul 10 malam. Habibie menjelaskan pada 21 Mei 1998, Kabinet Reformasi akan diumumkan dan akan dilantik hari selanjutnya oleh Presiden Soeharto di Istana Negara.
Habibie pun meminta agar menteri yang kembali ditunjuk masuk dalam Kabinet Reformasi untuk mempertimbangkan mencabut pernyataan dalam surat tersebut. “Bagi kami, tentu sulit mencabut kembali surat itu karena kami bukan orang tolol dan oportunis yang sembarangan membuat surat,” kata Ginandjar. Tapi akhirnya Ginandjar sedikit mengalah melihat keresahan Habibie. Dia sepakat masuk Kabinet Reformasi dengan sejumlah syarat. “Sampaikan saja kepada Presiden Soeharto, anggap saja surat itu tak ada dengan syarat pelantikan itu dilaksanakan Pak Habibie.”
Setelah tercapai kesepakatan, menurut Rahardi, Habibie berusaha membuka komunikasi dengan Presiden Soeharto untuk mengabarkan kesepakatan dengan para menteri itu sekitar pukul 11 malam. “Namun Presiden Soeharto tak berkenan,” kata Rahardi. Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursjid yang ditugaskan berbicara dengan Habibie. Sebelum Habibie berbicara soal kesepakatan itu, Saadilah menyampaikan bahwa pada 21 Mei 1998 pukul 10 pagi keesokan harinya, Presiden Soeharto akan menyampaikan pengunduran diri sebagai presiden. Sesuai konstitusi, kekuasaaan akan diserahkan kepada Wakil Presiden di Istana Merdeka. Habibie sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia meminta kesempatan berbicara dengan Soeharto tapi tetap tak dikabulkan.
Rahardi menyadari setelah peristiwa tersebut muncul kesan bahwa Soeharto dikhianati para menterinya. “Bagi saya, tak ada pengkhianatan itu,” ujarnya. Ia merasa hubungannya dengan Soeharto tak bermasalah setelah rezim berganti. “Saya masih sering bertemu bahkan waktu Soeharto sakit saya datang membesuk di RSP Pertamina,” kata Rahardi. Sementara Ginandjar membantah ada peran Habibie dalam rapat para menteri ekonomi di Bappenas itu karena banyak menteri tersebut yang bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). “Habibie bukan yang merekayasa, bahkan beliau mencegah saya, meminta saya menahan surat itu dan menariknya kembali.”
Habibie dan Ginandjar terbilang memiliki hubungan yang cukup dekat. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam buku Golkar Retak? menyebut pada 1992 dibentuk sebuah tim nonformal untuk menyusun kepengurusan Golkar periode 1993-1998. Tim ini disebut Tim Enam beranggotakan BJ Habibie, Ginandjar Kartasasmita, Haryanto Dhanutirto, Harmoko, Faisal Tanjung, dan Akbar Tanjung.
Tim ini punya agenda dan pertemuan rutin di tempat yang berpindah-pindah. Salah seorang menteri di Kabinet Pembangunan VI yang tak mau disebut namanya, kepada tim penulis ISAI mengatakan, pernah diajak ikut dan terlibat dalam sejumlah rapat. Tapi menteri ini menjawab pikir-pikir dulu karena agenda rapatnya membahas kepemimpinan masa depan. Bagi dia hal itu bersifat subversif. Apalagi, menurut menteri itu, Habibie pernah bikin pernyataan kalau presiden mendatang harus dari kalangan sipil.
Menteri itu juga menyebut orang-orang ICMI di bawah koordinasi Habibie seperti Amien Rais dan Adi Sasono sangat kritis terhadap posisi Presiden Soeharto dan keluarganya. Malah saat itu santer terdengar kabar bahwa kelompok Habibie sudah matang mempersiapkan Habibie menuju posisi Indonesia 1.
Comment