Soal Pemekaran Kapuas Raya, Sutarmidji Tegaskan Tetap Jalan

KalbarOnline, Pontianak – Sutarmidji – Ria Norsan resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih periode 2018 – 2023 yang digelar KPU Kalbar, di Hotel Kapuas Palace, Selasa (24/7/2018).

Pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU Kalbar, Ramdan yang didampingi Komisioner KPU dan turut dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota se – Kalbar.

Gubernur Kalbar terpilih, Sutarmidji mengucap syukur, proses Pilkada di Kalimantan Barat berjalan kondusif, sekalipun ada riak-riak sedikit tapi hal itu, kata dia, jauh dari prediksi yang ditetapkan Bawaslu RI dan Polri melalui Indeks Kerawanan Pilkada (IKP).

Baca: Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Wakil Gubernur Terpilih, Ria Norsan: Rasanya Nano-nano

Baca: Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Sutarmidji – Ria Norsan Komitmen Realisasikan Janji Kampanye

Baca: Sebagai Gubernur Terpilih, Sutarmidji Dukung Batas Kuota 5 Persen Siswa Luar Domisili, Ini Alasannya

Baca: Sutarmidji Targetkan RS Soedarso Akreditasi A Terealisasi Sebulan Setelah Dilantik

Baca: Sutarmidji: Pendidikan Gratis Akan Terealisasi di Tahun Ajaran 2019

“Walaupun demikian, tapi itu jauh dari prediksi awal. Dan saya yakin memang dari awal bahwa Pilkada Kalbar akan berjalan dengan kondusif dan demokratis,” ujarnya, usai rapat pleno penetapan.

Sejak awal, lanjut Midji, dirinya bersama wakilnya Ria Norsan sudah menegaskan bahwa apapun yang dikatakan orang terhadap dirinya dan Ria Norsan, cukup dibalas dengan senyum saja.

“Dari awal saya sudah katakan, apapun yang dikatakan tentang saya dan Pak Ria Norsan itu senyumin aja, jadi jangan ‘beladen’ (saling berbalas) kalau kata orang Pontianak, makanya semuanya berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Saat ditanya terkait daerah yang menjadi fokus utama pembangunan, Bang Midji (sapaan akrab Sutarmidji) mengatakan bahwa akan melihat skala prioritas yang ada.

“Yang jelas nanti visi misi kita dituangkan dalam RPJMD, kita lihat skala prioritas dari pembangunan itu. Sekarang juga sudah dimulai pembahasan KUA-PPAS dan itu tidak ada masalah dibahas sekarang, tetapi penjabaran RKA-nya itu setelah kita dilantik,” tukasnya.

Wali Kota Pontianak dua periode ini juga menegaskan bahwa Midji – Norsan komitmen merealisasikan janji kampanye yang telah ditawarkan kepada masyarakat.

“Kapuas Raya kan proses, tetap jalan. Rumah sakit, pendidikan dan infrastruktur lainnya, tetap merupakan prioritas utama, terkait rumah sakit saya dan Pak Ria Norsan komitmen akan benahi secara menyeluruh. Yang pertama itu, supaya akreditasinya bisa menjadi A, rumah sakit itu harus menjadi rumah sakit pendidikan, makanya anak-anak Fakultas Kedokteran koass-nya harus di RS Soedarso. Kemudian, RS Soedarso harus kerjasama dengan rumah sakit internasional, kita tinggal pilih, apakah rumah sakit di Singapura atau Malaysia. Itu harus, syarat untuk akreditasi, jangan kita korbankan itu, itu wajib untuk syarat akreditasi dan harus dipenuhi. Terkait rumah sakit, kemungkinan satu bulan setelah kami menjabat, itu akan kita realisasikan,” tegasnya memaparkan.

Sutarmidji: Semangat memekarkan Kapuas Raya semula 200 persen sekarang jadi 120 persen

Seperti diketahui bahwa, pemekaran Kapuas Raya gencar digaungkan Sutarmidji – Ria Norsan bahkan piagam komitmen pemekaran Kapuas Raya juga telah diserahkannya kepada tokoh-tokoh didaerah tersebut.

Pada satu momen, Sutarmidji menegaskan bahwa sekalipun dirinya kalah di 3 (tiga) wilayah Kapuas Raya yakni Sanggau, Sekadau dan Sintang, dirinya bertekad tetap berupaya memekarkan Provinsi Kapuas Raya.

Namun, dirinya berkesimpulan, masyarakat Sintang tidak mendukung Kapuas Raya, tapi hal itu menurutnya hanya logika berpikir.

“Harusnya kalau memang ingin pemekaran Kapuas Raya, ya Midji-Norsan harus didukung. Pembelajaran demokrasi tidak seperti itu. Saya kemarin bilang, tapi ini hanya sebagai evaluasi aja ya, pilihan itu kan rasional, ketika ada suatu perubahan mendasar, tapi tidak didukung padahal sangat memberikan kemudahan dan sebagainya, itu kan tidak rasional,” paparnya.

“Contohnya dalam pembuatan SKRK yakni dokumen yang dipersiapkan untuk awal untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), daerah lain paling cepat satu minggu, saya (Pemkot Pontianak) lakukan cuma satu jam. Tapi ada pelaku usaha yang jelas-jelas tidak dukung kita, tidak masalah sih, itu pilihan, tapi ini tidak rasional. Padahal dapat kemudahan dari kita, harusnya, kalau saya, saya akan pilih yang berikan kemudahan bagi saya. Saya di 5 wilayah PKR yakni Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu, jual program pemekaran, tetapi hanya ada 2 yakni Melawi dan Kapuas Hulu yang ingin pemekaran. Tetapi mau diapakan lagi, tim kampanye Midji-Norsan juga sudah berjuang maksimal,” tuturnya.

Tetapi hal itu, lanjut Midji, tak menyurutkan niatnya untuk berupaya memekarkan Provinsi Kapuas Raya, karena ia menilai hal ini merupakan kebutuhan masyarakat untuk percepatan kesejahteraan.

“Kita harus bicara keadilan. Sekali lagi, masyarakat tenang. Insha Allah saya akan berupaya mekarkan PKR, sekalipun saya kalah di 3 wilayah PKR. Tapi yang awalnya semangat saya memekarkan PKR 200 persen, ya jadi 120 persen lah sekarang,” tandasnya. (Fai)