Berikan Kuliah Umum, Kapolda Paparkan Strategi Jaga Kamtibmas dan Cegah Radikalisme

KalbarOnline, Pontianak – Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru program Magister Ilmu Hukum angkatan XVIII Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 2018/2019, yang berlangsung di Aula PMIH Untan Pontianak, Minggu (2/9/2018).

Dekan Fakultas Hukum Untan, Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman S.H., M.Hum dan Ketua Program Magister Hukum memberikan sedikit kata sambutan sekaligus membuka pelaksanaan kuliah umum bagi 106 mahasiswa baru program Magister Ilmu Hukum angkatan XVIII Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak T.A 2018/2019.

Kapolda memberikan kuliah umum yang bertemakan strategi Polda Kalbar menjaga kondusifitas Kamtibmas dan mencegah radikalisme di era globalisasi guna mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalbar.

“Tidak ada sekolah yang tidak ada hasilnya. Hasilnya pasti ada saja, tentunya pasti ada kredit poin dengan kita telah menyelesaikan suatu pendidikan. Kredit poin itu lah menjadi kompetesi yang akan membantu kita nantinya dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yang lebih tinggi,” kata Kapolda mengawali materinya.

Materi perkuliahan ini dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan siapa saja yang ingin memahami strategi yang diterapkan oleh Polda Kalbar dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas dan menangkal radikalisme guna mendukung pembangunan daerah.

“Adapun tujuannya adalah untuk membangun kesepahaman tentang bagaimana mensikapi lingkungan strategik Provinsi Kalbar serta berbagai jenis gangguan Kamtibmas,” kata Kapolda.

Diharapkan, para mahasiswa dan pembaca lainnya memiliki semangat dan wawasan kebangsaan untuk sebagai mitra Polda Kalbar. Itu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan, serta daya rehabilitasi terhadap berbagai jenis gangguan Kamtibmas yang bersifat radikal guna mendukung pembangunan Kalbar.

Banyak hal yang disampaikan Kapolda Kalbar, satu diantaranya mengenai isu kebhinekaan.

“Situasi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional dan regional. Isu kebhinekaan dan intoleransi tiba-tiba menjadi atensi semua pihak. Keutuhan NKRI tengah mendapat ujian melalui momentum pesta demokrasi, penegakkan hukum, serta hubungan luar negeri,” tukas Kapolda.

Jenderal bintang dua ini menjelaskan masyarakat Indonesia khususnya para netizen di media-media sosial, seperti terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Polarisasi ini disadari atau tidak merupakan warisan dari ajang pesta demokrasi beberapa waktu lalu dan sekarang mulai menghangat kembali. Kemudian berkembang menjadi polarisasi kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah, dan yang tidak.

“Situasi semakin rumit ketika perhelatan pesta demokrasi melalui pemilu ini seakan menjadi batu loncatan untuk melanjutkan polarisasi dukungan. Perkembangan media sosial dengan netizennya, menjadi etalase bagaimana situasi politik memberikan pengaruh kuat pada cara berpikir sebagian masyarakat Indonesia. Situasi nasional diwarnai dengan isu-isu keagamaan, suku dan ras yang sangat rawan bagi keutuhan NKRI serta semangat kebhinekaan yang selama ini dijaga,” imbuh Kapolda. (*/Fai)