Deklarasi Kampanye Damai, Kapolda Kalbar: Hindari Hasutan dan Hoax di Medsos

KalbarOnline, Pontianak – Polda Kalbar berkoodinasi dengan KPU maupun Bawaslu terkait sosialisasi peraturan Kampanye. Dari hasil koordinasi ini, output yang kita harapkan adalah tersosialisasinya peraturan terhadap kampanye Pilpres dan Pileg ini, kemudian tentunya ada persamaan visi, misi, persepsi dan interpretasi terhadap mekanisme yang akan dilaksanakan agar semua rangkaian harus berjalan aman, damai, lancar dan sukses.

Hal ini disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH disela deklarasi kampanye damai dan bebas dari isu Pemilu 2019, di Alun-alun Kapuas, Minggu (23/9/2018).

Kegiatan bertemakan ‘Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang’ ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalbar. Para Caleg menandatangani lembar Deklarasi Kampanye Damai disaksikan langsung oleh Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Pangdam XXI Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Forkopimda, para Pengurus Parpol, Anggota DPD dan tim kampanye Pilpres serta sejumlah undangan lainnya.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH mengimbau untuk seluruh masyarakat warganet agar bijak bermedsos dan menyaring konten sebelum disebarkan. Hal ini menyusul setelah pihaknya menangani sekitar 9 kasus baik berupa hasutan maupun hoax pada saat Pilkada lalu.

“Berdasarkan dari pengalaman juga terkait dengan berita dimedsos yang bernuansa hoax, kita di Kalbar punya pengalaman untuk itu, ada 9 yang sudah diproses pada saat Pilkada dan sekarang sedang berproses di peradilan,” ujarnya.

Maka dari itu, ia pun mengajak masyarakat warganet dan seluruh elemen bijak dalam bermedsos maupun berkampanye, karena dari pihaknya juga memantau dan mendeteksi keberadaan para penyebar konten hasutan maupun hoax.

“Tentunya menjadi suatu pengalaman bagi warga kita semua untuk benar-benar hati-hati dalam bermedsos apalagi yang sifatnya memprovokasi ataupun memfitnah sama sekali tidak boleh, jangankan bermedsos, dalam hubungan interaksi sosial sudah ada nilai atau norma agama dan adat yang tidak boleh, apalagi dimedsos ada bukti dan kami ada alat untuk melacaknya,” ujarnya.

Diterangkannya juga bahwa Polda Kalbar telah memetakan dan mendeteksi titik-titik rawan berkaca dari Pilkada belum lama ini.

“Tentunya kita sudah punya pengalaman di 2014 dulu dan Pilkada serentak 2018 baru-baru ini. Berkaca pada pengalaman tersebut kita bersama stake holder dan komponen masyarakat dapat memastikan semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga program pembangunan dapat kita kawal,” kata Kapolda.

Maka dari itu pula, dikatakannya Polda Kalbar  bersama TNI telah menyiapkan sekitar 11 ribu personel.

“Untuk 2019 kami siapkan sekitar 11 ribu personel bersama-sama dengan teman-teman TNI menyebar di 14 Kabupaten Kota, dan 16 ribu TPS dan sudah dibagi pola pengamanannya, yang meliputi TPS Aman, TPS rawan 1, TPS rawan 2 dan TPS rawan 3 atau tempat khusus lainnya,” tutupnya.

Usai penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan Kampanye Karnaval Jalan Kaki. (*/Fai)