Askiman Tegaskan Pemkab Sintang Bakal Maksimal Perjuangkan Tunjangan Khusus Guru Perbatasan

Terima keluhan guru perbatasan

KalbarOnline, Sintang – Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, MM kembali menerima kunjungan dari sejumlah guru daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang menyampaikan keluhan terkait tidak adanya tunjangan khusus.

“Dari tahun 2017 sampai 2018 ini, tunjangan khusus guru kawasan perbatasan dan 3T di Kabupaten Sintang banyak yang tidak mendapatkan. Ini menjadi persoalan bagi mereka, tadi kita saling sharing apa sesungguhnya yang terjadi,” ujar Askiman saat ditemui di rumah dinas Camat Ketungau Hulu, Sabtu (22/9/2018).

Askiman menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan yang sudah dilakukan dengan Dirjen Kemendikbud-RI beberapa waktu lalu juga sudah mendapatkan penjelasan bahwa umumnya bagi guru yang diangkat Kemendikbud berdasarkan kriteria desa, status desa yang ditetapkan Permendes yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang.

“Sementara itu di daerah wilayah perbatasan seperti di beberapa desa di Ketungau hulu ini, lebih banyak dibuat mereka didalam satu status desa yang berkembang, desa yang tertinggal yang tidak memiliki dasar untuk dibayarkan dana tunjangan khusus,” tuturnya.

Menurut Askiman penetapan kriteria yang dilakukan Kemendikbud tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil desa yang sebenarnya yang terletak di wilayah perbatasan Kecamatan Ketungau Hulu ini.

“Oleh sebab itu Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi, pendataan kembali untuk merubah status desa yang bersangkutan. Kenapa hal ini bisa terjadi karena dari Kemendikbud-RI menggunakan tenaga pendamping desa untuk memberikan penilaian atas kriteria yang sudah dibuat oleh Kemendes, tentang status desa itu,” tukasnya.

Askiman menegaskan, menyikapi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Sintang, sudah mengajukan untuk perubahan status desa agar para guru yang belum menerima diharapkan nantinya juga diberikan tunjangan khusus.

Orang nomo dua di Bumi Senentang ini juga menjelaskan bagi guru yang diangkat oleh Kementerian Agama, dalam hal ini bahwa mereka tidak boleh dibayar oleh Kemendikbud, sementara itu hingga saat ini Kemenag juga belum menganggarkan pembiayaan untuk tunjangan khusus bagi guru agama.

Permasalahan ini juga, lanjut dia, akan dikoordinasikan dengan Kemenag-RI, untuk juga bisa diminta pembayaran tunjangan khusus bagi guru agama yang ada di wilayah perbatasan.

“Bahkan mereka juga membandingkan dengan Guru Garis Depan (GGD) bahwa mereka juga mendapatkan tunjangan khusus, tetapi para guru yang ada di perbatasan yang sudah mengabdi selama hampir 20 tahun belum juga mendapatkan tunjangan khusus,” tukasnya lagi.

Wabup Askiman juga sudah menjelaskan bahwa GGD memiliki suatu ketentuan khusus dari Kemendikbud-RI yang mau tidak mau harus dibayarkan. Ditegaskannya lagi, menyikapi permasalahan nasib tunjangan khusus bagi guru ini, Pemerintah Kabupaten Sintang akan semaksimal mungkin memperjuangkan pengsusulannya kepada pemerintah pusat, tidak hanya bagi guru yang ada di perbatasan Kecamatan Ketungau Hulu, namun juga nasib bagi guru-guru yang ada di kecamatan lainnya di Sintang. (*/Sg)