Kapolda Kalbar ke Pengguna Akhir Handak Komersil: Silahturahmi Itu Penting

KalbarOnline, Pontianak – Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan dan pengendalian bahan peledak komersil bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak dilakukan secara berjenjang mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai dengan Baintelkam Polri dan tidak terlepas dari izin tambang yang diberikan oleh dinas ESDM Provinsi Kalbar, artinya bahan peledak tersebut tidak diperkenankan digunakan diluar dari pada area izin pertambangan yang diberikan.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menuturkan bahwa pihaknya saat ini mengeluarkan izin kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan serta pembelian dan penggunaan Handak kepada 32 perusahaan yang digunakan untuk usaha pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, guna menunjang peningkatan pembangunan di wilayah Kalbar.

Hal ini disampaikannya dalam silaturahmi dengan pengguna akhir Handak Komersil sekaligus sosialisasi Pamwasdal Handak yang dihadiri Kepala Dinas ESDM Kalbar, pengusaha perwakilan asosiasi jasa angkut handak, pengusaha pengguna akhir handak di Kalbar, pejabat Ditintelkam Polda Kalbar, Kanit Ditintelkam Polda Kalbar, para kasat dan jajaran Polda Kalbar serta para tamu undangan lainnya di Aula Hotel Ibis Pontianak, Rabu (10/10/2018).

“Silahturahmi ini sekaligus sebagai kegiatan sosialisasi pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil untuk wilayah Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk,” ujar Kapolda.

Kapolda mengungkapkan situasi Kamtibmas secara umum wilayah Kalimantan Barat sangat kondusif, beberapa agenda nasional yang terselenggara dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, hal ini tak lepas dari peran aktif dan kerjasama seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan elemen pendukung lainnya.

“Hal-hal yang sudah terjalin dan telah tersinergi dengan baik perlu kita tingkatkan guna mendukung situasi kamtibmas yang lebih kondusif lagi dan mewujudkan pembangunan nasional di Kalimantan Barat,” tuturnya.

Kapolda menyambut baik kegiatan Pamwasdal Handak yang dilaksanakan ini sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dan silahturahmi dan secara khusus dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil.

“Tantangan tugas yang akan dihadapi Polri kedepan akan semakin kompleks dan beragam khususnya menghadapi pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, baik isu-isu primordial dan radikal menjadi ancaman yang nyata ditahun demokrasi ini dan derasnya globalisasi dan media sosial membawa perubahan paradigma serta pola pikir masyarakat yang lebih agresif dan kritis, ancaman ini harus kita hadapi mulai dari ambang gangguan dengan pola pro-aktif sehingga gangguan nyata tidak hadir ditengah – tengah masyarakat,” tukas Kapolda.

Keamanan adalah kebutuhan yang hakiki saat ini, rasa aman adalah wujud dari permulaan dalam setiap kegiatan masyarakat, sudah tentu keamanan juga sangat berpengaruh kepada iklim investasi/ekonomi.

Fluktuasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat oleh Bank Indonesia tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi, Triwulan-1 2018 sebesar 5,17 persen mengalami kenaikan di Triwulan-2 sebesar 6,46 persen, sedangkan pergerakan perkembangan ekonomi nasional berdasarkan data badan pusat statistik sebesar 5,06 persen di quartal pertama 2018 yang juga lebih tinggi dibanding quartal pertama 2017 yang hanya sebesar 5,01 persen.

“Secara umum hal ini menunjukan bahwa perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat tumbuh dengan signifikan, tentunya hal ini dampak dari terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Besarnya peran keamanan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadikan keamanan sebagai kebutuhan yang hakiki saat ini, sektor keamanan adalah salah satu sektor utama dan pendahulu dalam setiap rangkaian kegiatan baik dimasyarakat dan pemerintahan,” tuturnya.

Kamtibmas juga menjadi program prioritas pemerintah di Kalimantan Barat dalam RPJMD Provinsi, yang difokuskan menjadi pembangunan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan HAM, pengembangan sistem penanggulangan bencana, peningkatan perlindungan masyarakat dan terbangunnya harmonisasi kelompok masyarakat.

Program ini sejalan dengan kebijakan Polda Kalbar dan akan menjadi penunjang dalam pembangunan di Kalimantan Barat, sehingga arah pembangunan akan terlaksana sesuai dengan rencana.

Dalam kesempatan ini juga, Kapolda Kalbar berpesan kepada para Kasat Intel dan para pengemban fungsi intelijen, untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terkait keamanan di Kalbar. Dalam Pileg dan Pilpres 2019 ini ada 16.218 TPS yang akan diamankan dimana akan ada 5 kotak surat suara.

“Setidaknya nanti satu orang pemilih memerlukan waktu yang lebih lama dalam melihat 5 lembar surat suara di ruang pecoblosan di TPS, sehingga waktu pelaksanaan pengamanan TPS akan semakin lama dibanding Pilkada atau Pemilu yang lalu,” tandas Kapolda. (*/Fai)