Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Datangi DPRD Kalbar, Ini Jawaban Para Dewan

Jimi juga menyarankan Pimpinan DPRD segera menggunakan Hak Interpelasi.

“Inikan sudah menyeruak, APBD 2019 sebentar lagi sudah masuk draft. Ini sudah masuk tanggal 10 Oktober, kita harus tau sampai batas mana APBD murni 2019 itu harus kita tetapkan. Usul massa ini mengenai Hak Interpelasi saya pikir tak bisa ditunda-tunda. Harus secara resmi lembaga ini (DPRD) memanggil, harus itu, harus cepat,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar dari Partai Hanura, Suyanto Tanjung menolak bahwa Sutarmidji adalah bos dirinya.

“Bos saya adalah rakyat Kalimantan Barat bukan Sutarmidji. Pilgub sudah selesai, kami memang partai pengusung Bapak Sutarmidji tentu dalam kebijakan yang diambil beliau mulai dari saat ini sampai selesai jabatannya, selama itu pro rakyat pasti akan kami dukung. Tapi kalau bertentangan dengan keinginan rakyat banyak, tentu kita akan bersama-sama rakyat banyak,” tegasnya.

“Saya sebagai Ketua DPD Hanura Kalbar memastikan kepada seluruh rakyat Kalbar tetap mendukung Pemerintah Provinsi Kalbar selama pemerintahan ini pro dengan rakyat Kalbar. Kami terbuka dengan seluruh rakyat Kalbar, terkait apapun yang terjadi antara Pemerintah dengan DPRD karena kita adalah bagian yang tak bisa dipisahkan. Saya juga tak bisa menanggapi mengenai coret mencoret, pimpinan saja tidak tahu apalagi kami anggota,” ujarnya.

“Kalau dari media sosial tidak bisa jadi landasan kita mengambil sebuah kebijakan. Karena beredarnya rumor itu, tentu kami berharap sebagai Anggota DPRD Kalbar jikalau ada pencoretan sesuai yang disampaikan massa, sudah merupakan kewajiban lembaga ini (DPRD) untuk memanggil saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dan didengarkan pendapatnya, apa persoalannya, apa masalahnya sehingga ada pencoretan-pencoretan anggaran yang akan merugikan masyarakat Kalbar, itu wajib kita dengar bersama-sama,” ujarnya lagi.

“Mesti dilepaskan dulu persoalan, yang mendukung dulu dan yang melawan dulu, ini tak ada persoalan, Pilgub sudah selesai, yang menang beliau (Gubernur Sutarmidji) dan kita juga sudah sama-sama tau dan sudah dilantik. Dan saya yakin aliansi rakyat penegak demokrasi ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan kemenangan beliau atau kekalahan kita, tidak ada persoalan. Yang kita tuntut adalah bagaimana pemerintahan ini menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan main yang ada. Jadi kita tidak ada sedikit kecurigaan dengan kehadiran kita disini. Saya sampaikan bahwa sudah semestinya Pimpinan untuk segera memanggil saudara Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi kalau tadi Pimpinan suruh saya, saya tidak mengerti, kapasitas saya apa memanggil Gubernur karena saya anggota dewan biasa,” sambungnya.

Baca ke halaman berikutnya