Penjelasan Detail Sutarmidji Pasca Didemo Soal Sekda dan Penundaan Proyek

KalbarOnline, Pontianak – Selama tiga hari sejak Senin (7/10/2018) hingga Rabu (10/10/2018) Gubernur Kalbar, Sutarmidji didemo sekelompok massa yang menamakan diri sebagai aliansi rakyat penegak demokrasi.

Setidaknya ada tujuh poin tuntutan massa ini, namun yang menjadi atensi massa ini ada dua poin diantaranya mengenai dinonaktifkannya M Zeet Hamdy Assovie sebagai Sekda Kalbar dan penundaan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Landak dan Bengkayang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar lantaran mengalami defisit anggaran sehingga Gubernur Kalbar, Sutarmidji dihadapkan pada dua pilihan.

Baca Juga: Inilah Daftar Paket Proyek yang Ditunda Pemprov Kalbar untuk Landak di Tahun Anggaran 2018

Baca Juga : Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Datangi DPRD Kalbar, Ini Jawaban Para Dewan

Pilihan tersebut yakni apakah melanjutkan proyek pembangunan yang sudah direncanakan atau menunda membayarkan dana hasil bagi pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar sebesar kurang lebih Rp600 miliar.

Sutarmidji dalam hal ini berdasarkan analisa dan kajiannya lebih mengutamakan membayar dana hasil pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar dengan berbagai alasan yang rasional. Simak penjelasan Gubernur Sutarmidji selengkapnya di video berikut.