Integrasikan Seluruh Aplikasi OPD, Pemkot Siap Bangun Interoperabilitas

Satu portal untuk semua aplikasi

KalbarOnline, Pontianak – Masih terkotak-kotaknya aplikasi maupun data yang ada dalam suatu pemerintahan dinilai tidak efisien dan efektif. Untuk itu, perlu adanya interoperabilitas, yakni pengintegrasian aplikasi-aplikasi yang ada menjadi satu portal atau aplikasi.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempersiapkan interoperabilitas untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi (rakor) pembahasan lanjutan rapat teknis pembuatan Portal Interoperabilitas dalam rangka memperkuat konsep Smart City di Kota Pontianak,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat membuka rakor di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (16/10/2018).

Ia menjelaskan, interoperabilitas ini adalah bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di masing-masing OPD terintegrasi dalam sebuah portal. Semua ini supaya terkoneksi dalam sebuah aplikasi untuk melihat atau menggunakan aplikasi-aplikasi terkait maupun data-data yang ada di masing-masing OPD.

“Tujuannya dengan terintegrasinya aplikasi dan data-data ini, Pontianak akan menjadi smart city dan semakin cepat dalam memberikan pelayanan serta akuntabel,” ungkapnya.

Selama ini, kata Edi, aplikasi-aplikasi yang dimiliki OPD masih bersifat tersendiri. Artinya, untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut, harus membuka akses di portal masing-masing OPD sehingga tidak optimal.

“Tetapi dengan adanya konsep interoperabilitas ini cukup hanya mengunjungi satu portal saja untuk mengakses ke berbagai aplikasi yang dimiliki OPD,” terang dia.

Interoperabilitas atau integrasi aplikasi ini juga menjadi bagian dari Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, rencana aksi ini sudah harus terealisir akhir tahun ini.

“Begitu pula dari Kemenpan meminta supaya data-data yang dimiliki Kota Pontianak bisa terkoneksi di satu sistem,” katanya.

Menurut Edi, pelayanan internal maupun pelayanan kepada masyarakat selama ini sudah berbasis aplikasi, hanya saja belum terintegrasi sehingga masing-masing OPD yang membuat aplikasi, untuk mengaksesnya harus dilakukan di portal OPD masing-masing.

“Kita sedang meningkatkan infrastruktur dii bidang IT ini. Saya juga mengajak para provider untuk memperkuat kehandalan jaringannya,” tuturnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Uray Indra Mulya, menerangkan, terkait dengan interoperabilitas, bahwa sistem ini mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di lingkungan OPD Pemkot Pontianak.

“Selama ini macam-macam, Dikbud punya aplikasi sendiri, Kominfo sendiri, Badan Keuangan sendiri dan sebagainya. Nah, ini akan kita intergrasikan menjadi satu,” terangnya.

Pihaknya menggandeng  konsultan untuk melakukan interoperabilitas. Untuk itu, seluruh OPD Pemkot  Pontianak dihadirkan mengikuti rakor. Sebab, berbagai aplikasi yang dimiliki OPD dibangun dengan berbagai jenis platform, dimana bahasa sistemnya berbeda satu sama lainnya.

“Sengaja kita kumpulkan OPD-OPD supaya dengan masuknya konsultan interoperabilitas, bisa mengidentifikasi sistem yang digunakan masing-masing OPD itu,” imbuh Uray.

Dari hasil pembahasan yang digelar ini, lanjutnya, tentu nanti ada yang mesti ditambahkan atau direvisi oleh masing-masing OPD.

“Misalnya di Kominfo, terkait dengan aplikasi yang dimiliki, oleh konsultan developer diminta untuk ditambahkan beberapa item supaya bisa terintegrasi,” jelasnya.

Sebaliknya, tambah Uray, pihak konsultan juga harus menyiapkan item-item apa supaya bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada. “Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh masing-masing OPD yang selama ini hanya bisa dilihat oleh OPD bersangkutan, ke depan kita minta seluruh aplikasi dan inovasi OPD-OPD yang ada cukup dilihat di satu dashboard saja,” pungkasnya. (jim)