Sutarmidji Sebut Perbatasan Harus Ditangani Dengan Profesional

Buka Joint International Seminar IPDN-UUM

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Joint International Seminar IPDN West Kalimantan Campus With university Utara Malaysia (UUM)-ITS ‘Enhancement The Border Governanvce To Relize Prosperity and Peace At The Border Area’ di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor BPSDM Kalbar, Senin (19/11/2018).

Dalam sambutannya, Sutarmidji mengaspresiasi seminar internasional yang digelar ini. Sebab ia menilai hal ini bagian dari membentuk karakter lulusan IPDN guna mewujudkan profesionalitas dan mengimplementasikan ilmu mereka yang telah didapatkan dalam pemerintahan.

“IPDN ini alumni menyebar ke segala lini (sektor) kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan tatat kelola pemerintahan. Sehingga mereka juga harus berpengalaman untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi perbatasan negara, antara negara kita dengan negara lain,” ujar Sutarmidji.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini juga menilai pembahasan perbatasan khususnya di Provinsi Kalbar yang dinilainya cukup penting, sebab panjangnya perbatasan yang ada di Kalbar cukup luas maka perlu penanganan yang sangat profesional dalam perbatasan.

“Bicarakan perbatasan cukup penting khususnya kalbar, karena panjang perbatasan darat itu bisa sampai 966 kilometer tak gampang menanganinya. Apalagi ada beberapa border perbatasan yang belum memadai, tahun depan akan ada dua border yang akan dibentuk dan itu semua harus penanganan yang profesional,” tuturnya.

Dengan penanganan yang profesional dan komprehensif sehingga membuat masyarakat di perbatasan itu bisa merasakan hadirnya pemerintah. Ia pun menyandingkan dengan program nawacita Presiden Jokowi yang mana salah satu programnya membangun daerah pinggiran.

“Di zaman Presiden Jokowi salah satu program nawacita yaitu membangun daerah pinggiran dan itu sudah dilakukan. Perbatasan sudah mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa, nah pemerintahan daerah mengisinya dengan membangun desa-desa yang perbatasan dengan desa mandiri supaya ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menilai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, harusnya menjadi peluang.

Dicontohkannya misalnya negara Vietnam, Laos dan Kamboja yang mana saat ini sedang menanam pohon karet besar-besaran karet unggul, hasilnya di negara lain saat ini banyak pesanan peralatan perkantoran yang dihasilkan oleh pohon karet.

“Di luar negeri banyak pesanan meubeler dari bahan kayu karet bisa ini betul-betul pesanan, tapi ini juga bisa menjadi satu cara untuk pasokan jika sudah habis di negara lain dan akhirnya mereka sudah produksi dengan memanfaatkan kayu karet tersebut. Ini juga harus kita antisipasi,” tukasnya.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN Jati Nangor, Murtir Zeddawi mengungkapkan bahwa seminar internasional bertujuan menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan bagi para alumni IPDN yang dimana saat ini para lulusan IPDN terdapat di berbagai sektor baik bidang pemerintahan, ekonomi dan kepala daerah.

“Dalam seminar ini nantinya akan mengahasilkan suatu analisi yang akan dijadikan rekomendasi bagi kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil suatu kebijakan,” ujarnya.

Dari hasil seminar ini, nantinya akan menghasilkan satu rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan pusat.

Menurut Murtir Zeddawi, perbatasan untuk saat ini sudah terjalin cukup bagus dari sisi akademisi oleh kedua negara namun yang harus diperbaiki.

“Pendekatannya kesejahteraan, pendekatan derajat pendidikan dan pendekatan kesehatan bagi warga perbatasan yang mungkin perlu diperbaiki yang akan kami usulkan secara akademik kepada pimpinan, Gubernur dan pemerintah pusat,” kata Murtir Zeddawi. (*/Fai)