Elpiji Subsidi Langka, Ini Langkah Tegas Diskumdag Pontianak: Evaluasi Izin Usaha

KalbarOnline, Pontianak – Terjadinya kelangkaan gas LPG (liquified Petroleum gas) kemasan 3 kilogran (kg) di sejumlah wilayah di Pontianak membuat warga kota yang dijuluki Bumi Khatulistiwa ini resah. Seperti diketahui beberapa pekan terakhir gas bersubsidi ini mulai sulit didapat, yang barang tentu sangat berimbas kepada kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Menyusul terjadinya hal itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Hariyadi S Triwibowo menuturkan penyebab terjadinya kelangkaan gas elpiji kemasan 3 Kg di Pontianak lantaran masih banyaknya spekulan-spekulan yang memanfaatkan momen dan situasi serta kondisi kebutuhan elpiji saat ini.

“Jadi mereka (spekulan.red) itu pada umumnya membeli elpiji dengan harga partai yang jumlahnya bisa 10-20 bahkan 50 tabung, lalu dijual kembali ke para pelaku industri menengah maupun besar. Disitu ada margin dan keuntungan, inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kalau ini dilakukan oleh para spekulan di setiap kelurahan dan kecamatan di Pontianak akhirnya terjadi kelangkaan secara masif, inilah faktor utama penyebabnya,” ujarnya saat diwawancarai KalbarOnline di ruang kerjanya, Senin (26/11/2018).

Dituturkan Hariyadi, pihaknya akan melakukan berbagai upaya-upaya guna mengatasi kelangkaan elpiji agar masyarakat tak lagi mengantri dan mengeluhkan hal yang kerap kali terjadi ini.

“Kami akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh pelaku usaha kecil menengah maupun besar, baik rumah makan, kafe, hotel dan sebagainya untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg. Kemudian kami akan memberikan contoh kepada masyarakat melalui ASN di Pontianak yang jumlahnya ribuan orang untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi, inilah sejumlah upaya kita sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada pelaku usaha,” tukasnya.

Hariyadi menegaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya pengawasan bersama tim terpadu diantaranya pihak Satpol-PP, Kepolisian termasuk pihak dari Pertamina agar pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran.

“Kami bersama tim terpadu terus monitor para pelaku usaha menengah maupun besar apakah para pelaku usaha ini menggunakan elpiji subsidi atau bukan. Tentu pengawasan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tentu peran masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau masyarakat melihat ada pelaku usaha menengah maupun besar yang menggunakan atau menimbun elpiji subsidi, jangan sungkan melapor ke kami, pasti kami tindak. Supaya tindak lanjutnya tepat,” tuturnya.

“Sejauh ini kalau sanksi, secara detail kita memang belum ada aturan atau Perda untuk menghukum oknum-oknum pelaku usaha besar yang menggunakan elpiji subsidi ini. Tapi kami berusaha dengan Satpol-PP untuk melakukan pengawasan secara rutin, paling tidak kita berikan teguran keras dari Bapak Wali Kota. Kalau teguran dari Wali Kota tidak diindahkan, tentu bisa jadi kedepan izin usaha mereka kita tinjau kembali,” sambungnya.

Ditegaskan Hariyadi bahwa pihaknya dalam waktu dekat bersama Pertamina, Satpol-PP dan pihak Kepolisian akan meramu sejumlah langkah-langkah tepat untuk membuat jera para pelaku usaha besar dan para spekulan.

“Karena kelangkaan ini sudah sangat membuat masyarakat. Nanti akan kita ramu sejumlah langkah-langkah agar pelaku nakal ini jera,” tegasnya.

Dari pasokan elpiji oleh Pertamina, Hariyadi mengklaim bahwa jumlah distribusi tabung gas elpiji subsidi kemasan 3 kilogram di Kota Pontianak sudah lebih dari cukup, sebab diungkapkannya, sepanjang Januari-September 2018 sudah mencapai 15,8 metrik ton dengan rata-rata perbulan kurang lebih 17,5 metrik ton dengan jumlah sebanyak 585 ribu tabung elpiji 3 kg.

“Artinya dalam sebulan ada sekitar kurang lebih 48 ribuan lebih tabung gas elpiji 3 kg yang didistribusikan ke Kota Pontianak, itu sudah sangat cukup dengan jumlah masyarakat Pontianak, itu sudah dihitung berdasarkan data statistik, apalagi kebutuhan untuk masyarakat tidak mampu dalam sebulan itu paling banyak kurang lebih itu 3 tabung. Semestinya 585 ribu tabung perbulan itu sudah sangat mencukupi, kalau tidak ada spekulan-spekulan dan pelaku usaha yang nakal,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya bersama tim terpadu bersama Pertamina dalam waktu dekat akan turun ke lapangan guna memantau sejumlah SPBU atau agen-agen gas elpiji 3 kg.

“Kalau ada antrian panjang, tentu itu indikator terjadi kelangkaan. Kita akan cek apakah benar kuota setiap bulan di agen tersebut misalnya sesuai yang disediakan perbulan atau memang sudah dikurangi oleh Pertamina, namun apabila ternyata distribusi dari Pertamina sesuai kuota yang didistribusikan perbulan, artinya agen di SPBU bersangkutan yang nakal, tentu akan kita tindak dengan tegas,” tukasnya.

“Kita akan evaluasi dan monitoring ke lapangan dalam waktu dekat, apabila ditemukan SPBU yang menyalurkan elpiji bersubsidi 3 kg terjadi antrian namun pada kenyataannya jatah dari SPBU tidak berkurang dan terlebih lagi tidak dijual kepada masyarakat tidak mampu yang berhak mendapatkan subsidi, kita akan rekomendasikan ke Bapak Wali Kota dan Pertamina agar SPBU bersangkutan tidak diberikan lagi izin menyalurkan elpiji subsidi dan kita rekomendasikan agar SPBU tersebut tidak diberikan pelayanan tera dan tera ulang, ini sudah sangat keras, kalau tidak bisa menyalurkan dengan baik, lebih baik kita serahkan kepada yang siap menyalurkan elpiji subsidi ini dengan baik,” tandasnya.

Sementara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pihaknya sudah rapat koordinasi bersama Pertamina menyambut akhir tahun. Sebenarnya kata dia, kuota elpiji gas 3 kg di Kota Pontianak sendiri sudah dilebihkan dari kuota yang telah ditetapkan.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga mengakui kelangkaan terjadi lantaran masih banyak para spekulan yang memanfaatkan situasi.

“Masalahnya kan ada pemain-pemain yang memanfaatkan selisih harga karena elpiji melon ini kan subsidi. Yang kita khawatirkan itu, mereka dapat stok di Pontianak tapi dibawa ke luar daerah atau yang seharusnya digunakan oleh masyarakat tidak mampu tapi digunakan oleh masyarakat mampu, itu masalahnya sehingga akhir tahun ini terjadi kelangkaan,” tukasnya, saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Pontianak, Senin (26/11/2018).

Upaya Pemkot sendiri, kata dia selain melalui surat imbauan Wali Kota, pihaknya juga terus mensosialisasikan surat edaran Presiden dan Kementerian ESDM agar penggunaan gas subsidi tepat sasaran.

“Yang pasti kita juga sudah mengimbau, hanya nanti bersama-sama Pertamina kita carikan solusi untuk teknisnya. Sebab kalau sudah ada disparitas harga ini pasti jadi problem dan itu terjadi dimana-mana,” pungkasnya. (*/Fai)