Pemprov Kalbar dan Kemendag RI Gelar Rakor Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Hadapi Natal dan Tahun Baru

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Kementerian Perdagangan RI menggelar rapat koordinasi daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019 yang berlangsung di ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/11/2018).

Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Drs. Karyanto Suprih, MM, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH, Kepala Bulog Kalbar, Ketua Satgas Pangan Kalbar sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Kalbar, perwakilan Dinas Perdagangan kabupaten dan kota se-Kalbar, para pelaku usaha serta para tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan kedepan rapat seperti ini perwakilan-perwakilan dinas Pemerintah Daerah tingkat dua minimal harus diwakili pejabat eselon III atau Kabid.

“Karena dia yang tahu, kalau yang mengirimkan staf, suruh pulang saja, artinya daerah tidak serius,” ujarnya.

Sutarmidji mengatakan bahwa masalah beras di Kalbar yakni pada data yang tak jelas.

“Bulog harus jelaskan kenapa beras medium di pasar langka. Sebenarnya masalah beras ini, menjaga harganya tidak sulit, masalahnya data kita yang tak jelas. Saya ambil contoh, Kalbar ini katanya produksi gabah kering giling di Kalbar itu 1,7 juta ton sementara kebutuhan hanya sekitar 600 ribu ton artinya ada surplus 1,1 juta ton,” tukasnya.

Namun, lanjut dia, data yang ada di Dinas Perdagangan data bongkar sepanjang 2018 ini mencapai 68.098 ton beras.

“Lalu, kalau bongkar artinya kan barang masuk di Kalbar. Kalau surplus 1,1 juta ton gabah kering giling, kenapa harus ada barang masuk. Ditambah lagi data keluar masuk barang selama ini tidak ada. Ini harus digenahkan. Artinya kalau kita surplus 1,1 juta ton gabah kering giling sudah sangat luar biasa sebenarnya, jadi kebutuhan yang hanya sekitar 600 ribuan tapi tersedia 1,7 juta ton artinya tidak ada alasan harga beras di Kalbar fluktuatif tapi harusnya turun,” tukasnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini juga menyayangkan serapan gabah kering giling di Kalbar oleh Bulog yang sangat rendah yakni hanya mencapai sebanyak 459 ton sepanjang tahun 2018.

“Produksi katanya 1,7 juta ton tapi serapan Bulog 1000 ton pun tidak sampai. Inilah Pak Sekjen masalah beras di Kalbar, bukan masalah harga di pasar. Itulah cerita beras,” ucapnya dihadapan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan rakor ini untuk mengantisipasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

“Karena kita ketahui, setiap menghadapi hari besar keagamaan, permintaan pasti meningkat dan harus diimbangi dengan pasokan yang cukup. Sehingga tidak ada alasan harga naik kalau pasokan cukup,” ujarnya.

Rangkaian rakor ini juga, lanjut Karyanto merupakan instruksi langsung dari Menteri Perdagangan RI agar seluruh pejabat eselon I di jajaran Kemendag untuk turun langsung ke daerah.

“Rakor ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Menteri, jadi kami para pejabat eselon I diinstruksikan untuk datang ke daerah. Awal rakorda ini dimulai tanggal 11 November lalu di Batam yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri sehingga setelah itu kami diperintahkan ke daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan satgas pangan untuk mengantisipasi dan langsung turun ke pasar bagaimana kondisi harga dan pasokan,” tukasnya

Untuk itu ia mengharapkan kerjasama semua pihak terutama dari Bulog dan para distributor.

“Intinya kalau kita melihat suatu daerah kekurangan pasokan maka harus segera diambil tindakan melalui izin Gubernur tentunya agar dapat dipasok dari stok yang ada,” imbuhnya.

Rangkaian ini juga, dituturkan Karyanto, dalam rangka menghindari para spekulan, pasalnya jika melihat dari regulasi yang ada rasanya sempit bagi para spekulan untuk melakukan spekulasi lantaran pihaknya sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jadi dengan cara apapun, nanti kami bersama tim satgas pangan daerah jika ditemukan maka akan ditindak dengan keras dan tegas. Bagi pelaku usaha juga kami yakin tidak akan melakukan spekulasi karena semua regulasi sudah ada yaitu berbeda dengan harga HET,” tuturnya.

Ia juga memaparkan hasil pantauan pihaknya di Pasar Flamboyan pagi tadi, stok kebutuhan pokok cukup dan harga cenderung stabil bahkan cenderung turun.

“Alhamdulillah stok cukup dan harga cenderung stabil bahkan cenderung turun. Seperti cabe dan bawang merah turun. Tentu hal ini kita harapkan dapat dipertahankan sampai menyambut Natal dan tahun baru nanti,” paparnya.

Karyanto juga mengapresiasi pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil mengendalikan harga, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang mau mematuhi peraturan pemerintah. (Fat)