Sutarmidji Bakal Evaluasi Izin Perusahaan di Kalbar yang Tak Laksanakan Kewajiban

Sebut CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar tak jelas peruntukan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar dibawah kepemimpinannya tak segan melakukan evaluasi perizinan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kalbar jika tak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik.

Hal ini menjadi sorotannya lantaran saat ini tak ada kejelasan mengenai CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kalbar.

“Saya serius, saya mau lihat perusahaan yang ada di Kalbar, CSR-nya dilarikan kemana, tidak jelas semua. Kalau sampai mereka (perusahaan) tidak melaksanakan kewajibannya, maka perizinannya perlu kita tinjau kembali, kemudian segala bentuk perizinan yang akan mereka urus ke kita (Pemerintah), tak akan kita urus, tak akan kita layani,” tegasnya.

Sutarmidji menegaskan, keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan harusnya bisa mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Justru, kata dia, perusahaan ini mayoritas berada di desa-desa tertinggal.

“Artinya dia (perusahaan) tidak peduli dengan desanya, itu tidak boleh. Padahal kalau CSR-nya dilaksanakan dengan baik, harusnya balai desa sudah ada, posyandu sudah ada, PAUD ada, itu-itu saja yang mereka kerjakan, tidak juga harus semuanya, tapi ternyata tidak,” tukasnya.

“Ini yang akan kita evaluasi. Saya sampai 100 hari nanti setelah memantau semuanya, akan ada gebrakan-gebrakan, akan ada kejutan-kejutan dan itu pasti saya lakukan,” sambungnya.

Menurut orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini, CSR tak memerlukan Peraturan Daerah (Perda), tapi sudah jelas diatur melalui Perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial.

“Tapi sekarang tak jelas, justru dibuat untuk kepentingan perusahaan, tak boleh seperti itu,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar, kata dia, dibawah kepemimpinannya akan membuat kemudahan-kemudahan dan membuka ruang bagi orang berusaha semaksimal mungkin.

“Kita ada program desa mandiri. Tentu kalau bicara desa mandiri pasti ada BUMDes, ketika itu berkembang maka Kalbar ini akan maju,” pungkasnya. (Fat)