Atasi Pengangguran di Era Revolusi Industri 4.0

Oleh: Rizki Dwiputri

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

KalbarOnline, Serbaneka – Hingga saat ini pengangguran masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Sangat disayangkan sebagian besar dari jumlah pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakan sulit dan ketat dengan datangnya Revolusi Industri 4.0.

Selain bersaing dengan mesin berbasis teknologi canggih, sekitar 630.000 sarjana pengangguran tersebut harus beradu kompetensi dan keahlian tertentu yang mereka miliki dengan para pekerja asing yang datang dari terbukanya pasar bebas. Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul sangat diharapkan mampu memberi kontribusi besar terhadap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam hal ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Menristekdikti, Mohamad Nasir menuturkan bahwa perguruan tinggi dan para mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan dirupsi teknologi jika ingin bertahan dalam persaingan. Menurutnya, jumlah sarjana yang lulus setiap tahun tak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan yang terbatas membuat persaingan semakin ketat.

Pemerintah terus berupaya memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas merupakan agenda utama pemerintah kedepan dalam membuat kebijakan. Mohamad Nasir mengatakan saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu era disrupsi teknologi, era berbasis cyber physical sistem. Ini merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN untuk mempersiapkan SDM-nya.

Penyebab sulitnya sarjana menembus dunia kerja karena relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah. Kemenristekdikti mendata, tahun lalu jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17,5 persen. Persentase tersebut jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA yang mencapai 82 persen, sedangkan lulusan SD mencapai 60 persen.

Pemetaan serapan tenaga kerja tersebut hampir tak akan berubah setidaknya dalam kurun waktu lima tahun ke depan.  Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini lulusan perguruan tinggi menyumbang pengangguran yang menjadi beban negara. Ia menjelaskan, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mencegah sarjana menganggur.

Dalam data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pada bulan agustus 2017, jumlah pengangguran terbuka mencapai 5,50 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 12 juta penduduk yang diantaranya merupakan pengangguran terdidik dengan persentase sekitar 12,6 persen untuk tingkat lulusan universitas.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pengangguran terdidik yang menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah sangat diharapkan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik. Beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja (Labor Market Information)

Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja di nilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat.

2. Reformasi Pelatihan Kerja (Training Reforms)

Reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Reformasi tersebut merupakan sebuah bentuk pembaharuan dari metode pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja sebelumnya.

Dengan adanya reformasi sistem, Balai Latihan Kerja di perkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Terobosan yang di gagas adalah Revitalisasi, Rebranding, dan Reorientasi BLK (3R). Program tersebut tidak hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Jadi diharapkan tenaga kerja mampu meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing di dunia kerja dan juga tersertifikasi dengan baik sehingga cepat di serap industri.

Peran universitas juga sangat diharapkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Universitas seharusnya mampu memotivasi para sarjananya untuk menjadi young entrepreneurs agar setelah lulus para sarjana tidak bergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah karena mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia kerja. Dosen merupakan pilar utama dalam pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi.

Nilai-nilai kewirausahaan dapat diberikan kepada para mahasiswa melalui berbagai aktivitas belajar mengajar. Dosen mempunyai potensi untuk membangkitkan dan mengembangkan wirausaha di berbagai aktivitas penelitian sehingga dapat membangkitkan usaha melalui pengembangan hasil penelitian, pemanfaatan laboratorium dan workshop, pemanfaatan laboratorium lapangan dan sebagainya. Sehingga hasilnya dapat di implementasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dengan demikian akan berkembang wirausaha-wirausaha dari perguruan tinggi berbasis iptek.

Pemerintah melalui Ditjen Belmawa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai program untuk mengadakan pelatihan bagi para dosen sehingga siap menjadi pendamping wirausaha mahasiswa.

Setelah mengikuti program ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dosen tentang pengetahuan dan pemahaman kewirausahaan serta mampu mengisi dan mengembangkan program-program kewirausahaan.