KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyambut baik kebijakan Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang akan menghentikan rekrutmen atau penerimaan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Ketua DPD Gerindra Kalbar ini menilai kebijakan tersebut ada sisi positif. Lantaran tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalbar saat ini sangat banyak. Hal ini ditambah dengan mekanisme perekrutan yang menurut dia tak sesuai aturan.
“Ada sisi yang positif, karena tenaga kontrak yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ini cukup banyak ditambah mekanismenya perekrutannya yang juga tidak sesuai,” ujarnya, baru-baru ini saat diwawancarai KalbarOnline.
Tenaga kontrak, kata dia, harus melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing).
“Jadi mekanisme perekrutannya itu harus melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja,” ucapnya.
Kendati demikian, dirinya juga meminta Gubernur Kalbar untuk memperhatikan tenaga kontrak yang berada di daerah-daerah terutama guru honor, tenaga harian lapangan penyuluh pertanian, tenaga honor medis, tenaga honor pendamping desa dan sebagainya.
“Perlu diperhatikan juga, tenaga-tenaga tersebut itu masih sangat diperlukan. Tapi kalau yang di dinas-dinas atau kantor-kantor memang perlu ditertibkan, termasuk ada tenaga kontrak yang sampai mengelola keuangan, itu harus ditertibkan,” tegas dia.
“Tapi bukan dihilangkan, mungkin yang baru tidak direkrut lagi, tapi yang lama saya rasa perlu disesuaikan dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline, Pontianak - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo yang sukses meraih medali emas di…
KalbarOnline - Bulking adalah fase dalam program kebugaran di mana seseorang sengaja meningkatkan asupan kalori…
KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pemkab Kegapang, Devy Harinda…
KalbarOnline, Ketapang - Kepolisian Resort (Polres) Ketapang siap mengawal pelaksanaan tahapan pilkada serentak, mulai dari…
KalbarOnline, Ketapang - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polres Ketapang mengikuti zoom meeting “Launching…
KalbarOnline, Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat menyelenggarakan…