Sutarmidji Sebut Pemekaran Kapuas Raya Dapat Lampu Hijau Presiden

KalbarOnline, Sintang – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sangat didambakan oleh masyarakat wilayah timur Kalbar sudah mendapat lampu hijau dari Presiden RI, Joko Widodo.

“Kapuas Raya saya sudah sampaikan ke Presiden dan prinsipnya beliau (Presiden) memberikan lampu hijau. Mudah-mudahan bisa terwujud,” ungkap Sutarmidji di sela-sela pertemuan dengan Bupati Sintang, Jarot Winarno dan jajaran.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu menceritakan bahwa saat bertemu dengan Presiden dirinya memaparkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bandingan yang jumlah penduduknya tidak besar namun bisa dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat.

“Kita ambil contoh, di Provinsi Kaltara itu dan provinsi lain ada yang jumlah penduduknya kurang dari satu juta orang, tapi bisa dimekarkan. Sedangkan Kapuas Raya jika dimekarkan penduduknya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta orang, ini sangat layak untuk dimekarkan,” ujar Sutarmidji.

Kemudian Midji juga bicara mengenai luas wilayah Kapuas Raya yang dinilai lebih luas dari Provinsi Kaltara. Terlebih, Kalbar memiliki perbatasan sepanjang 960 kilometer dengan Malaysia sehingga tak memungkinkan untuk dikontrol dengan satu provinsi.

“Apalagi Kalbar ini memiliki perbatasan sepanjang 960 kilometer lebih dengan Malaysia, tak mungkin itu dikontrol dengan satu provinsi. Selain itu pelayanan publik juga akan repot jika mengandalkan satu provinsi saja. Nah itu yang saya sampaikan ke bapak Presiden selama 40 menit saat saya bertemu dengan Presiden beberapa waktu yang lalu,” tuturnya.

Tak hanya itu yang dibahasnya ke Presiden. Sutarmidji turut membahas infrastruktur yang ada juga memiliki keterbatasan bahkan rusak parah.

“Saya juga sampaikan kondisi infrastruktur yang rusak parah, hancur-hancuran seperti bubur dan beliau (Presiden) langsung minta data jalan yang paling rusak dan sudah saya kirim datanya,” tukas Midji.

“Ketika saya mau pulang, Presiden minta Menteri Seketaris Negara untuk menyiapkan seluruh data tentang pemekaran Kapuas Raya. Ketika saya tiba di Sintang, Mensesneg telepon saya untuk pergi ke Jakarta lalu saya bilang setelah kunjungan saya akan ke Jakarta untuk pembahasan tersebut,” timpalnya.

Sutarmidji memastikan hal ini tak berkaitan dengan politik Pilpres 2019. Namun ditegaskankan Midji bahwa Kapuas Raya merupakan kebutuhan dan cita-cita masyarakat timur Kalbar sehingga harus diperjuangkan.

“Tak ada kaitannya dengan politik. Kapuas Raya harus diperjuangan dengan waktu yang tepat demi mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat timur Kalbar,” tegasnya.

Untuk itu dirinya akan memboyong lima Bupati dan Ketua DPRD yang masuk dalam pemekaran Kapuas Raya untuk menghadap Presiden Jokowi.

“Kemungkinan Februari atau Maret saya akan mengajak lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang masuk dalam tim Pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk menghadap beliau kembali untuk membahas Kapuas Raya,” tutupnya. (Fat/Sg)