Rasio Elektrifikasi Kalbar Masih di Bawah Rata-rata Nasional : Masih Banyak Masyarakat yang Belum Dapat Akses Listrik

KalbarOnline, Pontianak – Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Adi Yani secara resmi membuka seminar mendukung implementasi bio energi, guna memaksimalkan energi baru terbarukan untuk kelistrikan Kalbar yang digelar oleh PLN bersama Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) di Hotel Mercure, Selasa (26/2/2019).

Gubernur Sutarmidji dalam sambutannya yang disampaikan Adi Yani mengatakan bahwa berdasarkan data, rasio elektrifikasi Kalbar masih di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 98 persen dengan angka capaian sebesar 87,22 persen.

“Artinya masih banyak masyarakat Kalbar yang belum mendapatkan akses listrik. Masih ada 454 desa yang belum mendapat listrik dari total sebanyak 2.130 desa di Kalbar. Dengan jumlah 332 desa sudah diakomodir dalam perencanaan PLN tahun 2019-2024,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa ketersediaan listrik melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu aspek pendukung pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

“Ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tak terkecuali di Kalbar,” ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kalbar, lanjut dia, saat ini mencapai angka 5,07 persen pada akhir 2018 dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai pilar utama ekonomi di Kalbar. Tentunya, lanjut dia, hal ini menjadi perhatian bersama.

“Hal ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah pembangunan. Ekonomi bertumbuh seiring bertumbuhnya investasi di Kalbar tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tapi investasi khususnya di sektor industri sangat tergantung terhadap ketersediaan energi listrik,” tukasnya.

“Tantangan ketersediaan energi listrik di Kalbar ke depan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimana energi listrik tersedia. Dalam arti kata cukup suplai, harga yang ekonomis dan terjangkau serta andal. Dalam artian kontinyu dan tidak mudah padam,” timpal Adi Yani.

Pemprov Kalbar melalui visi dan misinya yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan senantiasa mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik di sektor industri.

Kebutuhan energi listrik di Kalbar, diungkapkannya, sebesar 7 persen dari 2018 hingga 2037. Penyediaan energi listrik saat ini masih tergantung dengan PT PLN Persero. Dengan daya mampu berkisar 611 mega watt. Serta masih melakukan pembelian listrik dari Malaysia sebesar 230 mega watt.

“Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan untuk mendukung program industrialisasi ini, Pemprov terus berupaya melakukan arah kebijakan dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis pada energi baru dan terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Pengembangan energi listrik berbasis EBT selain kepada sektor industri, Pemerintah masih harus bekerja keras untuk dapat memberikan penerangan listrik kepada semua golongan.

Ia menambahkan bahwa tantangan sektor kelistrikan di Kalbar yaitu bagaimana penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan untuk pemenuhan sektor industri serta desa dan dusun yang masih belum terjangkau jaringan listrik. Hal ini disebabkan kondisi geografis dan pemetaraan penduduk yang tidak merata.

“Itulah tantangan di sektor tenaga listrik khususnya di Kalbar, bagaimana penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri serta masih banyaknya desa atau dusun yang belum terjangkau jaringan listrik. Baik itu melalui PLN dan non-PLN. Disebabkan oleh kondisi geografis dan pemerataan penduduk yang tak merata,” tandasnya.

Adi Yani turut menyampaikan pesan Gubernur Kalbar agar industri-industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri dapat berperan dalam mengupayakan listrik bagi masyarakat sekitarnya melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Peserta seminar yang diikuti 230 orang terdiri dari perwakilan Pemda Kalbar, pengurus dan anggota DPP dan DPD MKI Kalbar, para pelaku usaha, perbankan, tokoh adat dan tokoh masyarakat, asosiasi usaha kelistrikan, akademisi, anggota legislatif dan media. (Fai)