Bupati Jarot Buka Diskusi Publik Partisipasi Anak Tingkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat

KalbarOnline, Sintang – Sebagai upaya mewujudkan Open Government Week di bulan Maret guna  mendorong keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat menggelar diskusi publik bertajuk ‘Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi yang dilangsungkan di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (14/3/2019).

Diskusi publik yang dibuka langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno itu turut dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, Amd dan Sekretaris Bappeda Sanggau, Teresia Lili, SH sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot mengatakan, peran Wahana Visi Indoensia selama ini sudah bertahun-tahun banyak membantu masyarakat sipil dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar banyak membantu kebutuhan dasar.

“Yang kita inginkan di tiga kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi pada suatu saat kita ini punya demokrasi yang berkualitas. Di mana setiap warga negara termasuk anak-anak, ibu-ibu, kaum perempuan bisa mengartikulasikan keinginan dan keterlibatan mereka dalam setiap zona pembangunan, yaitu pertumbuhan yang inklusif baik di kota, desa baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang dipercayai oleh rakyatnya,” tegasnya.

Orang nomor wahid di Bumi Senentang itu menjelaskan, untuk itu tiga kabupaten ini mengadopsi yang disebut dengan gerakan Open Government yaitu gerakan pemerintahan yang terbuka dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat ,yaitu kesiapan penyelenggara negara dari aspek infogritas, Akuntabilitas, Transparansi dan yang ke empat yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, Sekadau tidak mungkin hanya pemerintah saja. Diperlukan partisipasi masyarakat.

“Dan kami siap memediasi, memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga kegiatan,” ujarnya.

Bupati Jarot menambahkan, dengan komitmen yang dilakukan bersama-sama ini, dirinya meyakini bahwa secara sengaja dari tiga kabupaten ini bisa melakukan penguatan masyarakat sipil dan apabila masyarakat sipil yang kuat di suatu daerah itulah faktor utama adanya pelibatan publik dan pada akhirnya nanti bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

“Itulah yang dinamakan gerakan Open Government,” ucapnya.

Sementara Area Manager Wahana Visi Indonesia  Kalbar, Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM nasional tahun 2015/2019, pemerintah bertekad memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, identitas hukum, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas di titik terdepan layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar propinsi dan kabupaten relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik.

“Sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas, transparansi dari kita semua untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan warga dan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi, inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial,” tukasnya.

Turut hadir para pejabat OPD terkait, Camat, Kepala Desa, Organisasi Peduli Anak, Ombudsman Kalbar, Fakta Kalbar, Koalisi Peduli Anak dan pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi. (*/Sg)