Kapolda Pastikan Proses Penerimaan Calon Anggota Polri Bersih dan Bebas KKN

KalbarOnline, Pontianak – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono memastikan semua proses tahapan seleksi penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan dengan bersih dan tanpa ada unsur penyimpangan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal itu disampaikan Kapolda pada apel penandatanganan Pakta Integritas On The Road (PINTER) dan pengambilan sumpah janji panitia, orang tua dan peserta seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2019, di lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Minggu (24/3/2019) lalu.

“Tujuan dari penandatanganan dan pengambilan sumpah ini untuk mengawasi, memotivasi peserta agar tetap tenang dan yakin kepada diri sendiri dalam mengikuti tahapan-tahapan seleksi tanpa ada unsur penyimpangan maupun korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujarnya.

“Sehingga, semua proses tahapan seleksi benar-benar dilaksanakan dengan bersih, transparan, akuntabel, objektif dan humanis. Sehingga nantinya atau outputnya Polri dapat menerima personel yang benar-benar yang profesional, modern dan terpecaya serta berprestasi dan inovatif,” timpalnya.

Ditegaskannya kembali bahwa proses penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan clear and clean karena baik buruknya suatu organisasi itu, kata dia, berangkat dari orang di dalamnya.

“Kalau rekrutmennya salah, maka akan hancurlah organisasi itu. Para peserta jika lulus jadi anggota Polri, masa pakainya kurang lebih 40 tahun. Jangka waktu yang sangat panjang. Sehingga proses rekrutmen ini harus benar-benar bersih dan bebas dari KKN.

Selaku Kapolda dirinya bertanggung jawab penuh atas proses penerimaan tersebut tanpa ada penyimpangan dan bebas dari KKN.

Penandatangan pakta integritas ini juga pada hakikatnya, kata Kapolda, sebagai pernyataan kesiapan dan kesanggupan dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan di hadapan Tuhan sehingga diharapkan tak hanya sebagai formalitas semata namun dapat diimplementasikan dalam proses penerimaan calon anggota Polri dalam setiap tahapan.

“Kepada panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal diminta untuk dapat menjalankan seleksi ini dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam bentuk apapun untuk menghasilkan anggota Polri yang terbaik,” tegasnya.

“Apabila ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diberi sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku. Kepada peserta dan orang tua diharapkan dapat mengikuti seleksi dengan baik dan tidak berupaya untuk melakukan kecurangan. Percayakan kepada panitia. Apabila terjadi dan terbukti, maka langsung dianulir kelulusannya atau didiskualifiasi,” tegasnya lagi.

“Kami jajaran Polri ingin mencari bibit yang unggul dan terbaik untuk mengisi organisasi Polri dengan masa pakai 40 tahun ke depan. Sehingga prosesnya harus benar-benar bersih dan bebas dari KKN,” pungkasnya.

Turut hadir Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, forkopimda Kalbar, para Pejabat Utama Polda Kalbar, orang tua peserta dan seluruh peserta seleksi yang terdiri dari calon Taruna Akpol, Bintara Polri dan Tamtama yang berjumlah sebanyak 3.004 peserta terdiri dari 2.405 pria dan 599 wanita. (Fai)