Kubu Raya Targetkan Raih Penghargaan KLA 2019 Ini

KalbarOnline, Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya kembali mengikuti penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019. Sempat gagal di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Kabupaten Kubu Raya memasang target keberhasilan meraih penghargaan KLA tahun 2019.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kantor Bupati Kubu Raya beberapa waktu lalu.

“Waktu kita tidak banyak. Penginputan data dimulai dari 16 Maret-5 April 2019. Karena itu kita harus bekerja sama dan bekerja keras agar tahun ini penghargaan Kabupaten Layak Anak dapat kita peroleh,” ujar Sujiwo.

Orang nomor dua di kabupaten termuda se-Kalbar ini mengatakan penghargaan KLA dapat diperoleh jika koordinasi di antara para pemangku kepentingan pemenuhan hak-hak anak dilakukan secara berkesinambungan.

Karena itu, ia berharap koordinasi secara rutin terus ditingkatkan. Ia pun turut mengingatkan bahwa anak adalah investasi dan modal pembangunan, sehingga semua pihak berkewajiban menjadikannya lebih berkualitas.

“Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu-membahu mewujudkannya,” tegasnya.

Pada penilaian KLA tahun ini, Sujiwo meminta pihak-pihak terkait harus bisa memberikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator yang ada pada bidangnya masing-masing. Indikator tersebut merupakan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tahun ini kita kembali mengikuti penilaian KLA 2019. Bila tahun-tahun sebelumnya kita belum berhasil mendapatkan penghargaan, maka pada tahun ini sangat diharapkan kita dapat mewujudkannya,” harapnya.

Ia juga menerangkan pemerintah telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi.

Hal itu dilakukan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA bertujuan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

“Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui ‘World Fit for Children’, di mana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya,” tandasnya. (ian)