Sutarmidji Minta Kemendikbud Kaji Penerapan Sistem Zonasi PPDB

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji angkat bicara mengenai penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 melalui sistem zonasi sekolah yang menuai protes dan penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah tak terkecuali di Kota Pontianak.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini menyatakan pihaknya akan meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali mengkaji kembali penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Penerapan sistem zonasi dalam PPDB menuai banyak kritikan masyarakat. Untuk itu, kita akan meminta kepada kementerian terkait untuk segara melakukan evaluasi dan mengkaji ulang penerapan sistem ini,” kata Sutarmidji.

Dia menyatakan, pihaknya sendiri akan melakukan evaluasi dari sistem zonasi PPDB tahun ini. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada pihak kementerian.

“Dulunya setiap penerimaan siswa baru, kita tidak pernah ribut-ribut, tapi tahun ini memang terkesan dipaksakan sehingga menuai banyak protes dari masyarakat,” katanya.

Sutarmidji menyatakan, penerapan sistem zonasi dalam PPDB memang memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengaplikasiannya di lapangan dirasakan belum siap, terutama untuk diterapkan di Kalbar.

“Saya ambil contoh di Kabupaten Kapuas Hulu, wilayahnya itu luasnya seperti Jawa Barat plus Banten. Namun, untuk keberadaan SMA negeri, sangat sedikit dan jaraknya sangat jauh sehingga penerapan dengan sistem zonasi ini dirasakan belum tepat,” katanya.

Mantan Wali Kota Pontianak itu juga tidak sependapat jika pemerintah pusat melalui Kemendikbud ingin menghilangkan kesan sekolah favorit.

“Saya tidak sependapat untuk itu, justru sekolah favorit itu harus dipertahankan agar siswa bisa berkompetisi meningkatkan prestasinya agar bisa diterima di sekolah favorit, karena kalau itu tidak ada bagaimana siswa mau maju,” katanya.

Justru sebagai Gubernur, dirinya ingin membuat SMK unggulan di setiap daerah sebagai salah satu program unggulannya. Hal ini dimaksudkan Midji agar di SMK tersebut bisa menampung siswa-siswa berprestasi dan ini akan memacu siswa untuk semangat belajar.

“Mau menghilangkan, sekolah favorit bisa, tapi lengkapi semua sekolah dengan fasilitasnya. Gedung, fasilitas, kualitas gurunya harus sama. Akhirnya stigma sekolah favorit hilang. Nah kalau anak-anak cerdas dan pintar dia perlu penganganan khusus, perlu ada unggulan. Saya tetap ada (sekolah unggulan) makanya saya bangun SMK unggulan itu nanti ada syarat-syaratnya, terserah Pak Menteri mau atur apa, pokoknya kita atur daerah ini. Kalau saya tidak setuju diatur-atur. Kita daerah mampu mengatur. Masa’ mengatur penerimaan murid saja ribut sedunia begitu,” tandasnya. (Fai)