Ketapang

Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemkab Ketapang Bebaskan Biaya Visum Untuk Korban Kekerasan Seksual

	Oleh : Jauhari Fatria
	Kamis, 18 Juli 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Pegiat sosial perempuan dan anak Kabupaten Ketapang, Hartati

mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang membuat kebijakan terkait pelayanan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Desakan ini datang lantaran kasus kekeresan seksual terhadap

perempuan dan anak di Kabupaten Ketapang marak terjadi. Selain itu juga belum

ada regulasi yang dapat membantu para korban khususnya dalam biaya visum dan sebagainya.

“Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak

sangat banyak terjadi di Ketapang dan hampir mayoritas korbannya merupakan

masyarakat dengan kemampuan ekonomi di bawah,” ujarnya saat diwawancarai awak

media, Kamis (18/7/2019).

Dirinya berujar, hampir semua korban sangat terbebani dengan

biaya di rumah sakit seperti biaya visum dan lainnya yang diperlukan untuk

kebutuhan dalam penanganan proses hukum.

“Selama ini kami dari pegiat bersama dengan keluarga korban

mencari solusinya apakah dengan patungan untuk membayar biaya visum dan lainnya

selama penanganan proses hukum. Tentu ini menjadi persoalan yang harus disikapi

serius oleh pemerintah daerah sebab para korban memiliki hak yang sama dalam

memperoleh pelayanan dan perlindungan,” tegasnya.

Ia juga menyebut pemerintah daerah dalam hal ini terkesan abai

mengenai nasib para korban dengan kurang pekanya terhadap kasus-kasus yang menimpa

korban khususnya soal biaya yang harus korban keluarkan, seperti untuk

melakukan visum korban harus mengeluarkan biaya total mencapai Rp275 ribu, padahal

korban harusnya bisa dibebaskan biaya lantaran tidak semua korban memiliki

kemampuan finansial.

“Padahal untuk membebaskan biaya visum khusus korban tidak

sampai membuat Pemda bangkrut, untuk itu harus ada keseriusan mengenai hal ini

dan kita berharap ada Keputusan Bupati yang mengatur hal ini dan harus ada

keseriusan semua pihak terkait untuk duduk satu meja memabahas persoalan ini,” pintanya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Farhan mengaku

prihatin dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di

Ketapang. Untuk itu ia meminta semua pihak khususnya keluarga dapat

bersama-sama mengawasi dan menjadi benteng bagi anak-anak.

Sedangkan mengenai adanya harapan terkait pembebasan biaya

visum atau medis bagi para korban, ia berharap pihak terkait dalam hal ini baik

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Ketapang serta Dinas

Sosial untuk dapat proaktif melakukan pendataan dan menyampaikan hal tersebut

kepada pihak terkait.

“Kita harap (KPPAD) dapat proaktif mendata karena lembaga

sudah dibentuk, sehingga bisa menjadi dasar dan data awal dalam pembahasan,” tukasnya.

Kendati demikian, ia juga berharap para korban untuk mengajukan

permohonan kepada pemerintah daerah yang nantinya akan dipelajari untuk

kemudian dibahas dan dilakukan langkah-langkah dalam penanggulangannya.

“Intinya Pemda terbuka dalam hal ini, sampaikan

permohonannya secara lengkap termasuk latar belakang korbannya, biar saya bisa

pelajari dan Insya Allah kita akan bantu,” imbuhnya.

Farhan juga menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut

sebenarnya dapat ditanggulangi dengan dua cara. Pertama, kata dia, dimasukan

dalam anggaran bantuan sosial yang tak terencana.

“Kedua, dimasukkan dalam aturan di rumah sakit terkait

khusus-khusus kasus-kasus seperti ini untuk dapat tidak ditarik bayaran,”

pungkasnya. (Adi LC)

KalbarOnline,

Ketapang – Pegiat sosial perempuan dan anak Kabupaten Ketapang, Hartati

mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang membuat kebijakan terkait pelayanan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Desakan ini datang lantaran kasus kekeresan seksual terhadap

perempuan dan anak di Kabupaten Ketapang marak terjadi. Selain itu juga belum

ada regulasi yang dapat membantu para korban khususnya dalam biaya visum dan sebagainya.

“Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak

sangat banyak terjadi di Ketapang dan hampir mayoritas korbannya merupakan

masyarakat dengan kemampuan ekonomi di bawah,” ujarnya saat diwawancarai awak

media, Kamis (18/7/2019).

Dirinya berujar, hampir semua korban sangat terbebani dengan

biaya di rumah sakit seperti biaya visum dan lainnya yang diperlukan untuk

kebutuhan dalam penanganan proses hukum.

“Selama ini kami dari pegiat bersama dengan keluarga korban

mencari solusinya apakah dengan patungan untuk membayar biaya visum dan lainnya

selama penanganan proses hukum. Tentu ini menjadi persoalan yang harus disikapi

serius oleh pemerintah daerah sebab para korban memiliki hak yang sama dalam

memperoleh pelayanan dan perlindungan,” tegasnya.

Ia juga menyebut pemerintah daerah dalam hal ini terkesan abai

mengenai nasib para korban dengan kurang pekanya terhadap kasus-kasus yang menimpa

korban khususnya soal biaya yang harus korban keluarkan, seperti untuk

melakukan visum korban harus mengeluarkan biaya total mencapai Rp275 ribu, padahal

korban harusnya bisa dibebaskan biaya lantaran tidak semua korban memiliki

kemampuan finansial.

“Padahal untuk membebaskan biaya visum khusus korban tidak

sampai membuat Pemda bangkrut, untuk itu harus ada keseriusan mengenai hal ini

dan kita berharap ada Keputusan Bupati yang mengatur hal ini dan harus ada

keseriusan semua pihak terkait untuk duduk satu meja memabahas persoalan ini,” pintanya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Farhan mengaku

prihatin dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di

Ketapang. Untuk itu ia meminta semua pihak khususnya keluarga dapat

bersama-sama mengawasi dan menjadi benteng bagi anak-anak.

Sedangkan mengenai adanya harapan terkait pembebasan biaya

visum atau medis bagi para korban, ia berharap pihak terkait dalam hal ini baik

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Ketapang serta Dinas

Sosial untuk dapat proaktif melakukan pendataan dan menyampaikan hal tersebut

kepada pihak terkait.

“Kita harap (KPPAD) dapat proaktif mendata karena lembaga

sudah dibentuk, sehingga bisa menjadi dasar dan data awal dalam pembahasan,” tukasnya.

Kendati demikian, ia juga berharap para korban untuk mengajukan

permohonan kepada pemerintah daerah yang nantinya akan dipelajari untuk

kemudian dibahas dan dilakukan langkah-langkah dalam penanggulangannya.

“Intinya Pemda terbuka dalam hal ini, sampaikan

permohonannya secara lengkap termasuk latar belakang korbannya, biar saya bisa

pelajari dan Insya Allah kita akan bantu,” imbuhnya.

Farhan juga menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut

sebenarnya dapat ditanggulangi dengan dua cara. Pertama, kata dia, dimasukan

dalam anggaran bantuan sosial yang tak terencana.

“Kedua, dimasukkan dalam aturan di rumah sakit terkait

khusus-khusus kasus-kasus seperti ini untuk dapat tidak ditarik bayaran,”

pungkasnya. (Adi LC)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Pemasangan Tapping Box Dongkrak Pendapatan Daerah

Kamis, 18 Juli 2019

Artikel Sebelumnya

Tangkap Peluang, Bupati Muda Bakal Sinergikan Program RIF Dengan Program Pemkab Kubu Raya

Kamis, 18 Juli 2019

Berita terkait

Anak Bawah Umur di Kubu Raya Hamil 5 Bulan, Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual oleh Tetangga

Sabtu, 26 Juli 2025

Jokowi Teken PP Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Minggu, 03 Januari 2021

Hasil Visum Korban Pelecehan Oknum Anggota Polres KKU, DD Alami Luka Robek Lama di Bagian Vital

Rabu, 19 Juni 2024

Kasus Bocah 4 Tahun Korban Kekerasan Seksual di Pontianak Mandek, Ibunya Surati Presiden Prabowo

Rabu, 30 Juli 2025

Pelaksanaan Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak Harus Libatkan Jaksa dan IDI

Kamis, 04 Maret 2021

Rekonstruksi Kasus Pembunuhan dan Kekerasan Seksual Anak di Bengkayang, Polisi Beberkan Fakta Mengejutkan

Minggu, 06 Juli 2025

Sambas Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kalbar

Rabu, 04 Maret 2020

Sambas Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kalbar

Rabu, 04 Maret 2020

Hingga Awal November, 9 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Pontianak

Kamis, 02 November 2023

Hingga Awal November, 9 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Pontianak

Kamis, 02 November 2023

Bupati Aron: Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Jadi Fokus Pemkab Sekadau

Selasa, 28 September 2021

Nikita Mirzani Beri Pesan Buat Vadel Badjideh Usai Polisi Kantongi Hasil Visum Lolly

Sabtu, 19 Oktober 2024

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemkab Ketapang Bebaskan Biaya Visum Untuk Korban Kekerasan Seksual

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Pemasangan Tapping Box Dongkrak Pendapatan Daerah

Tangkap Peluang, Bupati Muda Bakal Sinergikan Program RIF Dengan Program Pemkab Kubu Raya

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemkab Ketapang Bebaskan Biaya Visum Untuk Korban Kekerasan Seksual

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Pemasangan Tapping Box Dongkrak Pendapatan Daerah

Tangkap Peluang, Bupati Muda Bakal Sinergikan Program RIF Dengan Program Pemkab Kubu Raya

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter