Wabup Aloysius : Capaian Indikator Pemenuhan Hak Anak Harus Berdampak Positif

Evaluasi capaian indikator KLA di Sekadau

KalbarOnline, Sekadau – Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menegaskan bahwa pemenuhan hak anak melalui indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat, dunia usaha bahkan media massa.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi capaian indikator Kabupaten Layak Anak yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau yang bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia, di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis (25/7/2019).

“Seperti kita ketahui, KLA adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujarnya.

Hal ini juga, lanjut Wabup Aloy, mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengarahkan pemerintah daerah mengenai apa yang harus dicapai dalam mewujudkan KLA.

“Untuk itu dibentuklah gugus tugas KLA berdasarkan SK Bupati Sekadau sebagai pelaksana implementasi KLA di Sekadau. Gugus tugas yang telah terbentuk ini haruslah secara sadar dan aktif mengimplementasikan indikator-indikator KLA di Kabupaten Sekadau,” tukasnya.

“Oleh karena itu, kita perlu metode pendokumentasian yang baik dan mengevaluasi setiap capaian program kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga hasil kerja dapat terukur, dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan sebagai bentuk kontribusi kita semua dalam upaya pemenuhan hak anak,” timpalnya.

Namun, dirinya turut mengingatkan, capaian indikator bukanlah tujuan akhir. Indikator, kata dia, hanya sebuah alat untuk mengukur capaian dari target-target kerja. Tentunya, kata dia, tercapainya indikator tidak akan berguna jika yang dikerjakan tidak memberi dampak positif bagi anak dan masyarakat.

“Maka penting bagi kita untuk menyusun prioritas, indikator mana yang dapat menyelesaikan masalah kerentanan masyarakat kita. Apakah itu kesehatan?, pendidikan?, akta lahir?, kita harus memutuskan dan mengambil tindakan untuk Isu-isu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mencapai indikator,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial PPPA Sekadau, Suhardi, S.Sos., MM menuturkan bahwa digelarnya kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi capaian indikator KLA di Sekadau.

“Membentuk kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam program dan kegiatan pemerintah dari kerangka konvensi hak anak yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak,” tukasnya.

Dalam kegiatan ini pihaknya turut menghadirkan narasumber Kementerian PPPA RI yakni Tim Ahli dan Evaluator KLA, Dr. Hamid Patilima, S.Sos., M.Sos.

“Atas nama panitia pelaksana kegiatan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang berkenan hadir dan memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan informasi, pengetahuan, saran serta masukan yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua,” tandasnya. (Mus)