Elpiji Melon Langka, Midji Minta Pertamina dan Kepala Daerah Tegas : Cabut Izin Agen Nakal

Minta Pertamina evaluasi jaringan distribusi

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengaku heran atas kelangkaan gas melon tabung tiga kilogram yang mulai sulit didapat warga Kalbar di pasaran. Hal itu disampaikan Midji saat diwawancarai wartawan di Pontianak, Kamis (31/10/2019).

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini berujar, kelangkaan gas melon itu tak seharusnya terjadi, sebab persediaan elpiji oleh Pertamina tidak berkurang, bahkan bertambah.

“Saye ndak tahu nih sangsotnye (kacau) di mana, karena Pertamina bilang pasokan tidak berkurang, bahkan bertambah. Kenapa sering terjadi seperti ini,” ujarnya.

Sutarmidji menilai terjadinya kelangkaan disebabkan oleh kelalaian PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mengawasi rantai distribusi. Hal ini ditambah dengan sikap Pertamina yang tidak tegas terhadap mitra atau agen pangkalan penyalur gas elpiji subsidi ini. Bahkan Midji mengaku telah berulang kali mengingatkan Pertamina untuk melakukan evaluasi jaringan distribusi.

“Saya sudah sering katakan pada mereka, evaluasi jaringan distribusi. Agen-agen yang tidak bisa menjawab kebutuhan di wilayahnya, itu cabut izinnya, jangan dibiarkan. Kalau tidak demikian, tidak selesai-selesai urusan ini. Nanti baru dua bulan genah (beres), lalu terjadi lagi,” tukasnya.

“Kan tidak mungkin saya malah (terus-terusan) minta GM-nya (Pertamina Kalbar) diganti. GM yang sebelumnya baru dua bulan juga sudah ganti, jangan-jangan GM yang baru ini baru satu minggu sudah ganti lagi, karena dia baru empat hari,” timpalnya.

Untuk itu ia meminta hal ini menjadi perhatian serius Pertamina. Karena hal ini, tegas dia, sangat berdampak pada masyarakat. Terlebih lagi selain mengantri, akibat kelangkaan ini, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya lebih tinggi.

“Saya minta ditangani betul-betul lah. Kasihan masyarakatnya. Sudah ngantri, harganya mahal, apalagi di daerah. Misalnya di Pontianak harganya Rp16,5 ribu, di Kapuas Hulu bisa sampai Rp30 ribu. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera,” tegasnya.

Oleh karenanya, Midji kembali menegaskan agar soal kelangkaan elpiji ini ditangani serius oleh Pertamina. Bahkan ia meminta Pertamina tak segan mencabut izin agen, pangkalan atau pengecer gas elpiji apabila terindikasi melakukan kecurangan dalam pendistribusian sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pemerintah daerah juga dimintanya untuk mengatur hal tersebut dan mencari formula agar persoalan yang berulang ini tak lagi terjadi.

“Saya minta ini betul-betul digenahkan (dibereskan). Cabut saja semuanya (izin pangkalan) kalau mereka curang dalam pendistribusian elpiji. Pemdanya juga harus mengatur. Pertamina juga harus koordinasi dengan Pemda, jangan mentang-mentang BUMN lalu seenaknya saja. Kalau sudah masalah, masyarakat kan tetap mengadu ke Pemda. Itu yang jadi masalah dan harus diselesaikan,” tegasnya.

“Jadi alur distribusinya harus dievaluasi oleh Pertamina,” pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur Sutarmidji menyampaikan pernyataannya mengenai kelangkaan gas elpiji tabung tiga kilogram di akun resmi facebook miliknya pada Rabu (30/10/2019) kemarin.

“Pertamina ngurus Elpiji 3 kg tak pernah beres, baru aman 2 bulan sdh sangsot lagi, padahal yg ngurus anak muda. Sy minta walikota dan bupati cabut semua ijin agen, pangkalan atau pengecer klu mrk curang dlm pendistribusian elpiji 3 kg. Semoga Pertamina segera tangani,” tulis Midji. (Fai)