Dinilai Gagal Atasi Banjir Perkotaan, Pejabat Dinas PUTR Ketapang Bungkam

KalbarOnline, Ketapang – Memasuki musim penghujan, sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di sebagian wilayah Kota Ketapang kembali tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Ketapang beberapa hari terakhir hingga Minggu (24/11/2019) malam menjadi penyebabnya.

Kondisi banjir yang kerap terjadi di Kota Ketapang jika memasuki musim penghujan dikeluhkan masyarakat. Padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menggelontorkan anggaran dari APBD Ketapang tahun 2019 senilai Rp1,7 miliar untuk proyek normalisasi drainase saluran perkotaan.

Namun, proyek milik Dinas PUTR Ketapang tersebut sama sekali tidak memberi manfaat dan hanya menjadi ladang meraup keuntungan pihak-pihak terkait lantaran dikerjakan hanya menggunakan cangkul sehingga saluran drainase di dalam Kota Ketapang masih tidak berfungsi maksimal.

Untuk mengetahui secara pasti penyebab utama di sejumlah titik di wilayah perkotaan Ketapang yang selalu menjadi langganan banjir di setiap musim penghujan, awak media mencoba untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, Sukirno, Minggu (24/11/2019). Namun nomor handphone yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Telepon seluler dan pesan singkat yang dikirim awak media sama sekali tidak direspon.

Begitu juga ketika mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Ketapang, Lalu Heru Prihatiandi juga tidak merespon telepon dan pesan singkat dari awak media yang hendak melakukan konfirmasi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai kalau proyek normalisasi saluran drainase dengan dana miliaran dari APBD Ketapang itu gagal. Karena menurutnya banjir masih terjadi di sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di wilayah perkotaan seperti di Jalan Beringin, Jalan H. Murni, padahal seharusnya dengan dana sebesar itu persoalan banjir di titik-titik yang kerap terjadi banjir bisa teratasi.

“Saya berani bilang ini proyek gagal, karena dari awal juga sudah tidak benar, ditambah lagi pelaksanaan pekerjaan cuma menggunakan cangkul, harusnya jika serius ingin menanggulangi persoalan banjir, drainase yang belum tersambung ya disambung atau kalaupun mau normalisasi saluran harusnya mengunakan alat bukan malah cuma menggunakan cangkul,” ungkapnya.

Antoni meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk melakukan evaluasi pihak terkait yang melakukan perencanaan hingga proyek tersebut terlaksana hanya dengan menggunakan cangkul. Selain itu, ia juga berharap agar proyek tersebut dapat di periksa atau di audit oleh pihak-pihak terkait lantaran terkesan asal-asalan.

“Dengan anggaran sebesar itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kita berharap proyek tersebut bisa diperiksa baik oleh aparat penegak hukum maupun inspektorat,” tandasnya. (Adi LC)