Minta Kementerian ATR Maksimalkan Redistribusi Lahan, Midji : Yang Bisa Dipermudah Jangan Dibuat Ribet

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memaksimalkan proses redistribusi lahan bagi masyarakat Kalbar agar tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Hal itu diungkapkan Midji usai menerima kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/1/2020) kemarin.

“Jadi, kita membahas soal redistribusi lahan bagi masyarakat. Ini kan untuk kepentingan masyarakat Kalbar, supaya tidak ada lagi masalah-masalah di sektor pertanahan. Kita tidak ingin masyarakat yang memiliki lahan mengalami masalah di kemudian hari, terutama lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga masyarakat juga merasa diperhatikan,” ujarnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini mengungkapkan, permasalahan yang ada saat ini yaitu ada lahan masyarakat yang terdapat dalam kawasan hutan lindung, padahal setelah di cek di lapangan, hutannya sudah tidak ada lagi, namun koordinat lahan tersebut masih terdaftar dalam kawasan hutan lindung.

“Ketika masyarakat melaukan aktivitas di sana, masyarakat terjerat hukum dan ini yang kita hindari ke depan, makanya melalui pertemuan dengan Pak Wamen ini, kita berharap ada solusi konkrit untuk mengatasi permasalaan ini,” tukasnya.

“Saya sependapat dengan Pak Menteri BPN, yang ini harus cepat diredistribusikan ke masyarakat tapi tetap kita atur penggunaan lahannya. Prosesnya jadi panjang, jadi masalah, jadi ribet, karena ada di kementerian, niat atau tidak melepas lahan itu. Kalau niatnya mau melepas, urusannya akan gampang, tapi yang antara mau dengan ndak itu yang susah. Ini repot. Nah, saya senang dengan Pak Wamen, beliau tidak suka yang ribet-ribet. Kalau bisa dipermudah, ngapain kita ribet-ribet, karena masih banyak urusan yang mau diselesaikan dari pada berkutat di situ-situ saja. Karena ini bicara kesejahteraan masyarakat, kalau mereka punya lahan kan mereka bisa sejahtera, bisa manfaatkan lahan mereka,” timpalnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini juga memastikan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirinya akan turun tangan dengan berkoordinasi bersama BPN Kalbar dan BPN pusat. (Fai)