Mendagri Tito Karnavian Buka Musrenbang Regional Kalimantan 2020

Kalbar jadi tuan rumah

KalbarOnline, Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2/2020).

Musrenbang yang mengusung tema ‘membangun Kalimantan menuju peradaban Indonesia baru’ yang diselenggarakan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) ini diikuti Gubernur, Walikota/Bupati dan Bappeda se-Kalimantan.

Turut hadir pula perwakilan Kepala Bappenas, perwakilan Menteri PUPR, perwakilan Menteri ESDM, perwakilan Menteri Perhubungan, Juru Bicara Presdien RI, Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan, Rektor Perguruan Tinggi se-Kalimantan, jajaran OPD se-Kalimatan dan diikuti 500an peserta undangan dari instansi terkait se-Kalimantan.

Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi kekompakan Pemerintah Daerah se-Kalimantan sehingga bisa melaksanakan Musrenbang regional tercepat se-Indonesia di tahun 2020 ini.

“Forum ini menunjukkan Pemda Kalimantan memiliki kesatuan pandang yang solid dalam membangun pulau Kalimantan,” katanya.

Mantan Kapolri itu juga menegaskan bahwa Musrenbang penting dilaksanakan dalam rangka mencanangkan dan merumuskan program-program pembangunan nasional di tahun berikutnya.

“Rencana pembangunan 2021 memang harus dibicarakan sekarang. Untuk disodorkan di Bappenas. Supaya pagu indikatif bisa dirumuskan. Kemudian apa yang akan dibuat programnya, anggaran dan sebagainya,” ujarnya.

Dirinya berharap, Musrenbang yang dilaksanakan itu dapat menghasilkan program-program yang dapat segera diserahkan ke Pemerintah Pusat.

“Saya selaku Mendagri dan selaku Pengawas serta Pembina Pemerintah Daerah akan selalu siap untuk mengakomodir harapan dan keinginan hasil Musrenbang ini,” tegasnya.

Sementara terkait dengan Keputusan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dinilainya akan semakin membuka konektivitas di Pulau Kalimantan. Jelas, hal ini juga akan menimbulkan manfaat berganda bagi masyarakat.

“Adanya keputusan Bapak Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, inilah peluang yang sangat penting sekali untuk masyarakat Kalimantan. Multiplier efeknya akan luar biasa, konektivitas akan terbangun dengan sendirinya, bandara akan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan. Otomatis bukan hanya Kaltara yang akan terdongkrak tapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak, pertanian, perkebunan, sekolah, jalan dan infrastruktur lainnya,” cetusnya.

Mendukung hal tersebut, dalam Musrenbang Regional Kalimantan 2020 ini, para Gubernur di Kalimantan mendeklarasikan dukungannya terhadap Pemerintah atas kebutuhan pemindahan Ibu kota tersebut. Deklarasi tersebut juga turut diikuti oleh seluruh peserta Musrenbang yang hadir. Adapun pernyataan sikap atau deklarasi tersebut memuat 3 (tiga) poin utama, yakni:

Pertama; Kami masyarakat Pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua; Kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan.

Ketiga; Kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Fai)