Sikapi Kelangkaan Pupuk Subsidi, Komisi II DPRD Kalbar Agendakan Pertemuan Dengan Distributor

KalbarOnline, Pontianak – Sejumlah petani dan pekebun mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsisi. Padahal pupuk merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam pertanian maupun perkebunan. Tentu hal itu sangat dibutuhkan oleh para petani agar tanaman mereka dapat tumbuh subur dan hasil melimpah.

Di Kubu Raya misalnya. Salah seorang anggota kelompok petani asal Kubu Raya, Husin mengaku, pupuk subsidi saat ini agak sulit didapat dan kalaupun ada jumlahnya sedikit. Sehingga ia kesulitan untuk mencari pupuk di tempatnya. Alternatif lain ia menggunakan pupuk kompos dari olahan kotoran hewan ternak. Padahal di musim kemarau, kata Husin, pupuk sangat membantu hasil pertanian mereka.

“Beberapa bulan terakhir kami sulit mendapatkan pupuk subsidi kalaupun ada pupuknya terbatas, untuk membeli pupuk yang tidak bersubsidi harganya lumayan mahal sehingga kami mencoba alternatif lain dengan mengolah pupuk kompos dari kotoran hewan sapi, ya kami berharaplah pupuk subsidi dapat tersedia lebih sehingga hasil panen kami bisa lebih baik,” harapnya.

Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Kalbar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Robby Nazarudin mengaku bahwa saat ini pihaknya memang banyak menerima laporan dari masyarakat khususnya para petani mengenai kelangkaan pupuk subsidi.

Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat Anggota DPRD Komisi II akan melakukan pertemuan dengan pihak petani dan pihak terkait yang mengelola pupuk subsidi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mempertegas dan menanyakan terkait penyebab langkanya pupuk bersubsidi.  Sehingga petani tidak dirugikan dan merasa kesulitan dengan pupuk yang langka.

“Benar, beberapa keluhan petani sempat disampaikan kepada saya, secara pribadi saya rasa perlu diselidiki kenapa pupuk subsidi ini bisa langka, saya merasa ada permainan oknum yang melakukan tindakan tersebut yang menyebabkan pupuk subsidi sulit didapat oleh petani, sehingga kami akan mengambil sikap tegas jika memang ada yang melakukan hal demikian akan diberikan sanksi tegas,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, dengan kondisi demikian, yang dirugikan adalah masyarakat ketika hasil pertanian menurun dan kualitasnya tidak baik maka tentu saja hal tersebut juga berdampak pada perekonomian di Kalbar. Selain itu Komisi II dalam waktu dekat akan mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait yang mengurusi pupuk bersubsidi tersebut. Ia juga mengimbau kelompok tani untuk membuat surat laporan tertulis agar bisa ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD Kalbar. (Fai)