SBY Bahas 5 Isu Penting dengan Presiden PKS Sohibul Iman di Cikeas

KalbarOnline.com, JAKARTA– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melanjutkan safari kebangsaan ke sejumlah parpol. Setelah bertemu elite Golkar, mereka kemudian bertemu jajaran elite Demokrat.

Pertemuan tertutup itu digelar di kediaman Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran DPP PKS. Sementara SBY didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), Syarif Hasan dan jajaran pimpinan Partai Demokrat.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini pertemuan ini dalam rangka silaturahim kebangsaan, bertukar pikiran tentang permasalahan aktual bangsa, pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil, dan bicara arah masa depan pembangunan bangsa ke depan.

“Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY. Selain nostalgia, kita bahas kondisi aktual bangsa dari perspektif Pak SBY sebagai pemimpin dan negarawan,” ungkap Jazuli kepada JawaPos.com.

Banyak yang kita bahas, lanjut Jazuli, termasuk isu-isu aktual di parlemen seperti kasus Jiwasraya yang antara Fraksi PKS dan Demokrat bersepakat untuk mengajukan hak angket, juga soal omnibus law, BPJS Kesehatan, dan penanggulangan persebaran virus corona.

SBY juga bicara tentang perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat. Selain itu kita juga bicara seputar Pemilu legislatif (Pileg), Pemilihan presiden (Pilpres), dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kita bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi,” ujarnya.

Jangan sampai, kata Jazuli, rakyat kembali menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Demikian juga dalam kontestasi pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.

“Kita harus hormati betul kedaulatan rakyat,” pungkas Jazuli. (jpc/fajar)