NasDem Minta Pos Anggaran Tak Mendesak di APBN Disisir Ulang Untuk Hadapi Corona

KalbarOnline.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak untuk antisipasi penanganan COVID-19.

Hal itu melihat fakta semakin banyak orang Indonesia yang meninggal akibat Covid-19. Rabu (18/3/2020), pemerintah mengumumkan 227 orang positif Covid-19, 11 sembuh, 19 meninggal.

“Seperti halnya di Korea Selatan, semakin masif pemerintah melakukan pemeriksaan akan semakin banyak juga ditemukan pasien positif. Masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya,” kata Ali di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

“Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19 di Indonesia,” tambahnya.

Apalagi, sambung Ali, pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan. “Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” jelasnya.

Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.

“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” tuturnya.