Anggota DPR dan Keluarga Jalani Tes Corona Massal Dinilai Tak Peka dan Langgar Etika Politik

KalbarOnline.com – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode  test.

Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

“Kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini,” ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/5/2020).

Untuk menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. “Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2 ribu. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali,” ujar Indra.

Dalam tes itu, nantinya DPR akan memprioritaskan anggota dewan yang berusia di atas 50 tahun. “Mereka juga ingin memastikan apakah terpapar corona atau tidak,” ujar Indra.

Indra Iskandar menjelaskan bahwa alat tes yang digunakan merupakan hasil donasi dari para anggota dewan. “Ini dari dewan, nanti kalau mereka negatif akan disuntik antiflu. Nah itu fasilitas asuransi Jasindo,” ujar Indra.

Meski begitu, ia sendiri mengaku tak mengetahui rincian sumbangan untuk tes Covid-19 ini. Namun Indra memastikan bahwa alat tes yang digunakan berasal dari China.

“Jumlahnya saya tidak tahu, karena itu langsung beli kan alatnya di China. Jadi saya tidak tahu rupiahnya. Alat, mereka komunikasi sendiri ke sana,” ujar Indra.

Akan ada sebanyak 20 ribu alat yang akan digunakan untuk mengetes anggota dewan, keluarga, beserta sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan. “Tenaga kami sementara empat dokter dan empat paramedis. Kami lagi minta bantuan juga,” ujar Indra.

Menanggapi agenda tersebut, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarga. Rapid test perlu diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona tersebut.

“Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera,” tegas Pipin dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020)

Pipin menambahkan, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19, harusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya. Memiliki empati ke kebutuhan rakyat dipandang sangat penting.

“Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan,” pinta Pipin.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes masih terbatas. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

Senada dengan itu, Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, anggota DPR RI itu telah mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah serta tidak pantas dalam situasi rakyat yang tengah panik dan kesusahan menyikapi penyebaran virus corona yang semakin meluas.

“Pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Dia menilai kesusahan masyarakat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh anggota DPR yang berencana menjalani tes virus.

“Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR,” katanya.

Berangkat dari itu, Didik meminta rencana pemeriksaan virus corona terhadap anggota DPR beserta keluarganya dibatalkan. Menurutnya, anggota legislatif sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat. [rif]