Begini Respon Hasto dan Mensos Juliari Terkait Surat Rahasia Soal PKH yang Bocor

KalbarOnline.com – Belum lama ini beredar Surat Rahasia dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang berisi intruksi kepada seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara, menurutnya PDI Perjuangan merupakan partai massa yang terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga internasional.

Hasto menambahkan, partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat semata-mata untuk menjalankan fungsi demokrasi.

Dia menerangkan bagi PDI Perjuangan yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness. Partai telah berkirim surat agar kader secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan.

“PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka,” paparnya.

Diketahui, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Namun program ini dijalankan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP.

Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga mengkritik langkah PDIP. Menurut dia cara ini rentan disalahgunakan mereka sebagai “instrumen politik untuk suksesi pemilu kelak”.

“Ini tentu contoh tidak baik. Kita terlalu sering mengaitkan Orde Baru dengan sesuatu yg buruk, tapi perilaku politik kita justru tidak lebih baik dari rezim Orba ketika berkuasa,” katanya dikutip dari Tirto, Senin (3/8/2020).

Menanggapi program ini dianggap rentan menjadi konflik kepentingan sang menteri yang juga kader partai yang sama. Mensos Juliari Batubara merespon bahwa SDM di PKH tidak boleh anggota parpol. Menurutnya, Kemensos konsisten akan hal tersebut.

“Mau PDIP, mau Golkar, mau PKB, mau PKS misalnya mengirimkan kader atau misal sebagai pendaftar atau pendamping SDM PKH boleh saja, enggak ada yang larang. Tapi begitu nanti seleksi, kalau ketahuan dari anggota partai, pasti dong otomatis gugur,” katanya menegaskan. [rif]