Pendapatan Berkurang Sekitar Rp800 Miliar, Pemprov Kalbar Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Pemprov Kalbar Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

KalbarOnline, Pontianak – Meski anggaran pendapatan berkurang hingga sekitar Rp800 miliar akibat pandemi Covid-19, sampai akhir tahun 2020 ini, pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita tetap prioritas pada infrastruktur,” ujar Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan Nota Penjelasannya terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020, di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (6/8/2020).

Pandemi Covid-19, kata Midji, berdampak terhadap pengangguran seiring diberlakukannya larangan beraktivitas di luar rumah. Aktivitas perekonomian khusunya di tingkat menengah nyaris lumpuh. Usaha warung kopi, rumah makan, perdagangan besar dan aktivitas ekonomi di bidang jasa lainnya turut terdampak.

Baca Juga : Sutarmidji Targetkan Pendapatan Daerah Kalbar 2021 Rp6.68 Triliun

“Berakibat pada penurunan penerimaan daerah,” kata Midji.

Dampak Covid-19, tambah dia, turut dirasakan para pelaku usaha kecil, menengah ke bawah. Sehingga mata pencaharian masyarakat hilang. Dirinya pun mengakui, pelaksanaan kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau New Normal yang mulai diterapkan masih belum maksimal dalam mengembalikan kondisi perekonomian Kalbar. Hal inilah, lanjut Midji, yang menjadi salah satu alasan mendasar perubahan kondisi makro ekonomi daerah.

“Maka Anggaran Pendapatan mengalami perubahan,” tukasnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini mengungkapkan, selain anggaran pendapatan yang berkurang sekitar Rp600 hingga Rp800 miliar, anggaran yang ada juga banyak digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19. Meski demikian, ditegaskannya kembali, infrastruktur tetap menjadi fokus pihaknya.

“Tapi fokus kita tetap infrastruktur dan target saya harus selesaikan rumah sakit paling lama tahun depan, apapun caranya, harus. Ini penting,” tegasnya.

Dirinya juga berharap kegiatan pembangunan di desa cepat dijalankan.

“Sehingga saya berharap perubahan anggaran ini dilakukan cepat oleh Dewan,” ucapnya.

Sebab, kata Midji, refocusing anggaran kemarin belanja barang dan jasa yang seharusnya untuk desa-desa dialihkan ke BTT (Biaya Tidak Terduga).

“BTT tidak boleh segampang itu kita harus gunakan misalnya untuk padat karya dan sebagainya. Karena aturannya untuk kegiatan kegiatan emergency, saya tidak mau melanggar aturan, walaupun dikatakan segera,” tegasnya.

Midji turut mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar selama triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi. Mines 3,4 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu belanja daerah, kata Midji harus dipercepat.

“Untuk mengejar agar jangan sampai triwulan III terjadi kontraksi lagi, kalau terjadi kontraksi maka bisa terjadi resesi ekonomi. Tapi saya berharap kalau pertumbuhan ekspor kita masih plus dan terus tumbuh maka resesi itu Insya Allah tidak terjadi. Tapi kita berharap ada perubahan yang signifikan dari sisi ekonomi, kemampuan belanja dengan belanja daerah yang dipercepat,” tukasnya.

Seluruh daerah tingkat II turut diminta Midji mempercepat realisasi belanja, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kita juga. Semuanya akan kita realisasikan secepat-cepatnya. Agar uang beredar di masyarakat. Sehingga masyarakat seperti pedagang dan lain sebagainya bisa ada pendapatan. Kita jaga juga pasokan kebutuhan pangan agar tidak terjadi inflasi, karena daya beli masyarakat sedang menurun jangan sampai terjadi inflasi, ini bahaya. Semua daerah harus seperti itu menjaganya, mudah-mudahan kita bisa keluar dari kontraksi ekonomi ini karena Covid-19 dan kita juga bisa menjaga agar Covid-19 tidak berkembang di Kalbar ini,” pungkasnya.

Dewan percepat proses pengesahan APBD Perubahan 2020

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad menargetkan pengesahan APBD perubahan tahun 2020 dapat selesai pada bulan Agustus ini.

“Targetnya bulan ini selesai,” ujarnya.

Hal ini sebagai bentuk dukungan Dewan terhadap langkah Pemprov Kalbar untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan yang tertunda akibat terdampak Covid-19.

“Karena banyak kemaren (pada) anggaran murni yang dipotong karena Covid-19. Jadi banyak program-program Pemprov yang perlu kita clear-kan, sehingga kita kawan-kawan panitia anggaran dan anggota dewan berencana mempercepat proses pengesahan APBD perubahan,” pungkasnya.

Seperti diketahui tahun anggaran 2020, Anggaran Pendapatan semula ditargetkan sekitar Rp6,33 triliun, turun menjadi sekitar Rp5,74 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

– Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sekitar Rp2,69 triliun turun menjadi sekitar Rp2,21 triliun

– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula sekitar Rp93,09 miliar turun menjadi sekitar Rp92,75 miliar.

– Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula sekitar Rp457.92 miliar turun menjadi sekitar Rp172.54 miliar.

– Dana Perimbangan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sekitar Rp3,6 triliun turun menjadi sekitar Rp3,5 triliun. (Fai)