Ini Daftar 17 Aset Daerah yang Akan Dijual Pemprov Kalbar

Ini Daftar 17 Aset Daerah yang Akan Dijual Pemprov Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno mengungkapkan bahwa 17 aset daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dijual dinilai layak untuk dilepas. Hal ini dikemukakan Sudarno setelah pihaknya melakukan peninjauan terhadap 17 aset tersebut.

“Secara fisik itu sudah layak dilepas, karena aset ini tidak dimanfaatkan,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2020).

Dirinya menyayangkan aset-aset tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik lantaran terdapat pemborosan dari sisi pemeliharaan dan pengamanan yang selalu dianggarkan.

“Sayang sekali tidak dimanfaatkan, sementara biaya untuk pemeliharaan dan pengamanan itu kan dianggarkan. Jadi, terjadi pemborosan di situ, maka sebenarnya secara fisik layak untuk dijual dari pada itu jadi beban APBD, lebih baik itu dijual untuk kepentingan pembangunan, untuk menambah pendapatan daerah,” jelasnya.

Baca Juga : DPRD Tunda Persetujuan Penjualan 17 Aset Pemprov Kalbar

Kendati dinilai layak untuk dijual, proses pelepasan atau penjualannya tak bisa dilakukan sembarang. Harus melalui berbagai tahap dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus clear and clean secara administrasi dan sebagainya.

Berikut daftar 17 aset daerah atau BMD yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dijual:

1. Tanah Kosong seluas 39.243 Meter² di Jalan Raya Sosok, Kabupaten Sanggau. (Sebagian dikuasai masyarakat).
2. Tanah dan Bangunan seluas 16.765 Meter² di Jalan Khatulistiwa, Siantan Hilir, Kota Pontianak. (Dikuasai masyarakat).
3. Tanah dan Bangunan seluas 2.400 Meter² di Jalan Pontianak-Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. (Sebagian dikuasai masyarakat).
4. Tanah Kosong Hasil Sitaan Pengadilan seluas 43.835 Meter² di Jalan Wajok Hilir Km.12, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (Sertifikat asli dikuasai Ahli Waris).
5. Tanah Kosong seluas 932 Meter² di Jalan S Parman No.11 RT002/RW033 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. (Dalam proses pemanfaatan).
6. Tanah Kosong seluas 1.039 Meter² di Jalan Putri Daranante No.1A Pontianak (Dalam proses pemanfaatan).
7. Tanah dan Bangunan RM Ayam Ulakan Siantan seluas 6.045 Meter² di Jalan Khatulistiwa Pontianak. (Dalam proses pemanfaatan).
8. Tanah Kosong seluas 1.162 Meter², samping Kantor Pertanahan Kota Pontianak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2. (Sedang proses awal kajian proposal pemanfaatan/pemberian rekomendasi HGB di atas HPL).
9. Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas PU seluas 1.575 Meter² di Jalan MT Haryono No.27 Pontianak. (Dalam proses pensertifikatan).
10. Tanah Kosong Hasil Sitaan Pengadilan seluas 38.940 Meter² di Jalan Wajok Hilir Km.13 Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. (Dalam proses pensertifikatan).
11. Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jabatan Disnaker seluas 400 Meter² di Jalan Sungai Raya Dalam Gg Raya 1 (Dalam proses pensertifikatan).
12. Tanah dan Bangunan Kantor UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalbar seluas 24.500 Meter² di Jalan Khatulistiwa Pontianak. (Belum dilakukan pengukuran ulang dan pemecahan dari sertifikat induk atau inklap).
13. Tanah dan Bangunan Kantor UPT Taman Budaya seluas 5.379 Meter² di Jalan Ahmad Yani Pontianak. (Masih digunakan OPD yang bersangkutan, belum disiapkan untuk relokasi bangunan kantor yang siap pakai).
14. Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jabatan Kepala Bappeda seluas 727 Meter² di Jalan Pang Semangai No.33 Parit Tokaya Pontianak.
15. Tanah dan Bangunan Eks Gudang (antara RM Salido dan Bank Muammalat) seluas 322 Meter² di Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak.
16. Tanah Kosong seluas 724 Meter² di Jalan Alianyang Pontianak (depan Masjid At-Taqwa)
17. Tanah dan Bangunan Asrama Rahadi Oesman Surabaya seluas 323 Meter² di Jalan Semolowaru Selatan XIII No.5 RT003 RW03 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Provinsi Jatim.

Semua yang diajukan Pemprov kata Martinus, layak untuk dijual apabila sudah clean and clear. Kecuali yang menjadi catatan dan perhatian besar dari masyarakat yakni lahan Taman Budaya.

“Semua objek tanah yang diajukan itu layak untuk dijual. Kecuali catatan satu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat adalah adalah Taman Budaya, begitu ada rencana akan dijual, banyak masyarakat yang protes, kenapa Taman Budaya itu dijual, sebab posisi lahannya itu di jalan protokol Ahmad Yani. Lahannya cukup luas, sayang kalau dijual menurut masyarat. Tetapi nanti kita juga akan mendengar penjelasan dari pihak eksekutif tentang alasan mengapa Taman Budaya itu dijual,” tandasnya.

Seperti diketahui DPRD Provinsi Kalimantan Barat menunda penetapan persetujuan penjualan 17 aset Pemerintah Provinsi Kalbar. Hal itu berdasarkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L saat memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Penjualan BMD atau aset Pemprov Kalbar di Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (10/8/2020).

Ditundanya persetujuan penjualan aset tersebut lantaran terdapat sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Seperti misalnya bukti kepemilikan aset, surat keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa 17 aset yang hendak dijual atau dilepas itu tidak digunakan lagi, golongan aset dan standar penilaian.

“Sidang persetujuan ini ditunda sampai menunggu penjadwalan kembali dari Banmus (Badan Musyawarah),” kata Kebing.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur menjelaskan bahwa penundaan persetujuan penjualan 17 aset milik Pemprov Kalbar ini berdasarkan laporan hasil kerja Pansus BMD yang disampaikan kepada pimpinan agar dilakukan penundaan.

“Tim Pansus meminta kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penundaan, tentu ada dasarnya,” ujar Prabasa.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, usulan penundaan itu disampaikan Pansus Aset DPRD Provinsi Kalbar, setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hasil konsultasi dengan Kemendagri itu, eksekutif diharapkan melengkapi dulu semua berkasnya dan melakukan penilaian aset. Baru setelah itu diusulkan ke DPRD untuk dilakukan persetujuan,” jelas dia.

Setelah dilengkapi oleh Pemprov, lanjut Prabasa, Banmus DPRD Provinsi Kalbar akan menjadwalkan kembali paripurna persetujuannya.

“Tidak ada batas waktu (pelengkapan persyaratan itu-red). Karena masalah penjualan aset ini tidak ada kaitannya dengan APBD, tidak ada menyangkut perubahan APBD dan lain-lain,” tandasnya.

Menurut Prabasa, penundaan tersebut dilakukan agar tak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab, kata Prabasa, pelepasan aset tak bisa dilakukan sembarang. Harus dilakukan secara clean and clear.

“Jadi ditunda untuk dilengkapi dulu berkasnya, karena pelepasan aset ini tidak bisa sembarang, kita khawatirkan di kemudian hari timbul masalah, makanya kami perlu konsultasi dengan Kemendagri dan BPKP agar jangan sampai ini jadi masalah kemudian hari, kita sepakat bersama pimpinan dan pansus akan tetap selalu membantu Pemerintah Provinsi berkaitan masalah aset ini. Supaya clean and clear,” tukasnya.

Sementara Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang hadir mewakili Gubernur dalam paripurna tersebut menanggapi positif penundaan persetujuan penjualan 17 aset tersebut.

“Saya rasa ini sangat bagus, karena kita kalau untuk melepas barang daerah harus hati-hati tidak boleh gegabah,” ujarnya.

Diungkapkan Norsan, ditundanya persetujuan terhadap penjualan barang milik daerah Pemprov Kalbar ini bukan terdapat suatu persoalan yang krusial. Hanya saja terdapat persyaratan yang belum lengkap.

“Intinya bahwa ditunda hari ini karena persyaratan yang diajukan Pemerintah Provinsi dianggap DPRD belum dilengkapi seluruhnya, jadi diserahkan lagi ke Banmus (Badan Musyawarah) untuk dijadwalkan kembali. Sambil nanti tim TAPD Pemprov Kalbar melengkapi persyaratan itu,” tukasnya. (Fai)