Dewan Kalbar Dorong Pemerintah Perkuat UMKM dan Percepat Belanja Daerah Atasi Potensi Resesi

Dewan Kalbar Dorong Pemerintah Perkuat UMKM dan Percepat Belanja Daerah Atasi Potensi Resesi

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Suib mendorong Pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM. Hal ini menurutnya penting untuk menyalamatkan Indonesia dari jurang resesi dampak pandemi Covid-19. Selain itu dijelaskan Suib, berdasarkan data Bank Indonesia, populasi UMKM meliputi 99,99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.

“Saya kira pengefektifan UMKM itu harus dilaksanakan. Karena UMKM ini merupakan salah satu sumber perekonomian Indonesia dan merupakan penunjang perputaran perekonomian masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (12/8/2020).

Oleh karena itu UMKM, kata Suib, jangan sampai stagnan. Pemerintah harus support baik permodalan dan sebagainya.

“Hubungan yang berkaitan dengan perbankan dipermudah, sehingga resesi ekonomi ini bisa diatasi. Intinya UMKM diperkuat,” katanya.

“Harus diperkuat. Karena kalau sampai UMKM tumbang baik di tingkat daerah dan nasional, selesai sudah. Lumpuh perekonomian kita. Beda dengan negara lain, kalau negara kita UMKM memang sangat menunjang perekonomian,” timpalnya.

Mengenai seberapa besar potensi ancaman resesi yang mengintai, politisi Hanura Kalbar ini menilai masih relatif aman. Karena menurutnya, APBN masih dapat dikontrol.

“Kalau saya lihat sampai hari ini tidak, karena APBN kita masih bisa dikontrol. Resesi ini kan potensi saja, karena tingkat kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau dari sisi APBN kita aman, karena APBN ini kan pusat untuk mengatur potensi resesi yang akan terjadi. Kecuali APBN kita sudah amburadul, ini tentu sangat berbahaya. Tapi sampai saat ini saya lihat masih relatif stabil,” jelasnya.

Menurut Suib, ancaman resesi wajar terjadi. Hal ini tentu tak lepas dari pengaruh pandemi Covid-19 yang melanda.

“Artinya di kuartal I dan II terjadi kontraksi wajar, karena adanya pandemi Covid yang melanda secara nasional, sehingga ancaman resesi wajar terjadi,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta pemerintah benar-benar memanfaatkan APBN dan APBD terutama yang berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat terutama di bidang UMKM.

“Karena masyarakat kita rata-rata punya usaha baik usaha kecil, industri rumahan dan sebagainya itu yang perlu disupport pemerintah,” imbuhnya.

Selain memperkuat sektor UMKM, Suib juga sepakat dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang akan melakukan percepatan belanja daerah untuk mengantisipasi terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan III tahun 2020 dengan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sebab, jika terjadi kontraksi maka berpotensi terjadi resesi ekonomi.

“Karena ketika pembangunan infrastruktur menyebar, baik kegiatan yang skala kecil atau besar akan berimbas pada masyarakat, misalnya penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Artinya uang menyebar,” jelasnya.

Dirinya juga berharap kegiatan berupa kontraktual tak lagi dicoret. Hal ini dimaksudkan Suib agar ada perputaran uang di masyarakat. Hal ini juga penting untuk mengatasi potensi resesi dampak pandemi Covid-19 yang sedang mengancam.

“Saya sebenarnya sepakat, proyek fisik itu tidak perlu dicoret karena itu harapan masyarakat di bawah. Uang bisa menyebar, berputar di bawah. Tapi kalau program infrastruktur, pembangunan lain dicoret, ini susah. Artinya kalau kita fokus di Covid saja, imbas ekonominya ke masyarakat,” tukasnya.

Dijelaskan dia, jika anggaran yang ada hanya dikonsentrasikan pada penanganan Covid tentu menjadi tidak seimbang.

“Artinya kalau kita konsentrasikan pada penanganan Covid, imbas ekonominya itukan belum dirasakan langsung masyarakat. Bukan berarti kita tidak peduli Covid, tidak. Tapi harus seimbang. Jadi kegiatan berupa kontraktual jangan dicoret lagi, biar uang berputar di bawah,” tandasnya.

Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Kalbar selama triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi. Mines 3,4 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan percepatan belanja daerah. Dengan maksud agar pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan III tahun 2020 tak kembali mengalami kontraksi hingga berujung pada resesi ekonomi.

“Untuk mengejar agar jangan sampai triwulan III terjadi kontraksi lagi, kalau terjadi kontraksi maka bisa terjadi resesi ekonomi. Tapi saya berharap kalau pertumbuhan ekspor kita masih plus dan terus tumbuh maka resesi itu Insya Allah tidak terjadi. Tapi kita berharap ada perubahan yang signifikan dari sisi ekonomi, kemampuan belanja dengan belanja daerah yang dipercepat,” ujar Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Seluruh daerah tingkat II turut diminta Midji mempercepat realisasi belanja, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kita juga. Semuanya akan kita realisasikan secepat-cepatnya. Agar uang beredar di masyarakat. Sehingga masyarakat seperti pedagang dan lain sebagainya bisa ada pendapatan. Kita jaga juga pasokan kebutuhan pangan agar tidak terjadi inflasi, karena daya beli masyarakat sedang menurun jangan sampai terjadi inflasi, ini bahaya. Semua daerah harus seperti itu menjaganya, mudah-mudahan kita bisa keluar dari kontraksi ekonomi ini karena Covid-19 dan kita juga bisa menjaga agar Covid-19 tidak berkembang di Kalbar ini,” pungkasnya.