Sutarmidji Sebut Desa Mandiri Solusi Paling Efektif dan Komprehensif Cegah Karhutla

Sutarmidji Sebut Desa Mandiri Solusi Paling Efektif dan Komprehensif Cegah Karhutla

KalbarOnline, Pontianak – Desa Mandiri diyakini mampu menjadi satu-satunya solusi efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal itu diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji usai menjadi narasumber dalam webinar ancaman kebakaran hutan di tengah pandemi secara virtual, Kamis (13/8/2020).

“Jadi saya rasa, satu-satunya itulah yang paling efektif, karena komprehensif, dari 52 indikator ini komprehensif sekali,” ujarnya.

Pendamping desa pun diharapkan terus melakukan monitoring agar setiap desa benar-benar bergerak sesuai indikator yang diharapkan.

“Ada pendamping desa yang menilai. Indikator itu kan bisa dinilai dari fisiknya,” ucapnya.

Selain itu, melalui indikator-indikator yang ada dalam desa mandiri ini juga dapat dipetakan desa-desa yang memiliki kekuatan secara lingkungan dibandingkan ekonomi. Sehingga dapat benar-benar dijaga lingkungannya dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai ekonomis bagi masyarakat.

“Kita bisa lihat di desa yang kekuatan lingkungannya lebih bagus dibanding ekonominya, harus kita jaga jangan sampai lingkungan dan hutan-hutannya dirusak. Bagaimana kita meningkatkan lingkungan yang sudah baik itu kita jaga dengan memanfaatkannya untuk mendapatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Contoh misalnya di Kapuas Hulu. KPH dengan masyarakat setempat memanfaatkan hutan untuk memproduksi madu hutan. Itu sekarang satu tahun bisa memproduksi 200 atau 2000 ton, sekarang sudah diolah dan dijual secara online melalui e-commerce,” tukasnya.

Itu bagus. Kemudian adalagi tanaman yang suka dirawa, kratom, tapi mau dilarang, ini susah. Padahal kratom itu untuk bahan obat bagus. Jangan takut kratom karena zat adkitifnya lebih tinggi dari ganja 3x, kasihkan pecandu narkoba. Suruh makan kratom, pasti tidak mau. Karena tidak ada halusinasinya.

Untuk di wilayah perkotaan sendiri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, Pemprov Kalbar mengandalkan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Di mana terdapat poin yang menegaskan penghentian sementara konsesi selama tiga tahun terhadap hutan dan atau lahan yang terbakar karena kelalaian dan penghentian sementara konsesi selama lima tahun terhadap hutan dan atau lahan yang terbakar karena disengaja. Dan menyatakan pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan atau lahan pada pemegang konsesi.

“Sudah saya buat aturan, silahkan saja kalau developer buka lahan dengan bakar. Lima tahun tak boleh gunakan lahan itu. Kan mereka yang rugi,” tegasnya.

Di tahun 2019 sendiri, kata Midji, terdapat 157 perusahaan yang terdapat titik api sesuai titik koordinat lahan perusahaan tersebut. Sehingga pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi. Pihaknya pun masih memberikan toleransi agar pihak perusahaan melalukan perbaikan melalui sanksi tersebut dengan menyiapkan satuan tugas kebakaran, peralatan pemadaman dan lainnya. Sehingga dapat dilakukan pencegahan. Sebab, jika terjadi lagi kebakaran lahan di titik koordinat 157 perusahaan, sanksi berat menanti.

“Artinya minimal sudah ada 157 perusahaan yang siap kalau terjadi kebakaran lahan dan saya yakin di tempat mereka tidak terjadi kebakaran lahan karena mereka sudah siap. Karena kalau satu kali lagi kebakaran di tempat mereka, akan ada sanksi yang lebih berat. Bisa saja lahan konsesi dia yang belum ditanam kita cabut, karena dia tidak bisa jaga. Yang terbakar, kita sita,” tegasnya.

“Silahkan kalau ada perusahaan yang mau ambil langkah hukum. Kemarin kita juga di-PTUN-kan oleh satu perusahaan asal Malaysia, tapi kita menang. Silahkan PTUN-kan. Tapi setelah itu kita akan beri sanksi lebih berat kepada dia. Bukannya berikan progress perbaikan sanksi, justru malah gugat kita di PTUN. Dan mengakui kalau dia salah,” timpalnya.

Untuk anggaran penanganan karhutla sendiri, diungkapkan Midji, pihaknya masih memiliki dana kurang lebih sebesar Rp200 miliar yang merupakan dana BTT (Biaya Tak Terduga) untuk penanganan Covid dan karhutla. Namun, Midji berharap dana tersebut tak tersentuh untuk penanganan karhutla sehingga dapat digunakan untuk pembangunan lainnya.

“Kita masih ada dana BTT kurang lebih untuk covid dan karhutla masih cukup memadai kurang lebih Rp200 miliar. Mudah-mudahan tak terpakai, sehingga bisa untuk pembangunan yang lain,” pungkasnya. (Fai)