Menteri Sri Mulyani Ungkap 12 Ribu Desa Tak Tersambung Internet

KalbarOnline.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari kesenjangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan di luar Jawa.

Ia menjelaskan, saat ini belum semua masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun saat ini terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Padahal salah satu syarat untuk menjadi negara maju dan modern adalah infrastruktur yang merata.

“Masih banyak rakyat kita yang bahkan tidak mendapatkan air bersih. Kalau sekarang ratio electrification sudah 100%, tapi kualitasnya beda. Masih ada lebih dari 12.000 desa di Indonesia tidak bisa akses internet seperti yang kita melakukan kayak gini (virtual meeting),” ujar Sri Mulyani dalam forum town hall meeting, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (19/8/2020).

Padahal, di masa pandemi virus Corona (Covid-19) internet sangat dibutuhkan, mulai dari untuk sekolah daring, hingga bekerja dari rumah atau work frome home (WFH).

“Kalau di suatu tempat kita taken for granted seolah-olah Wifi ada di mana-mana, ini tidak semua di Indonesia seperti yang sekarang kita miliki. Jadi itu sesuatu yang harus kita pikirkan, apalagi dalam Covid-19 ini ternyata backbone IT kita penting untuk kita miliki untuk merasakan kegiatan pendidikan yang tidak bisa di sekolah, kesehatan, dan bahkan work from home,” terang Sri Mulyani.

Selain menyelesaikan persoalan internet, menurut Sri Mulyani Indonesia juga harus memperbaiki kualitas listrik di seluruh penjuru Tanah Air, dan tentunya menyempurnakan infrastruktur.

“Kita ingin menjadi negara upper income country, yang maju, modern, beradab, itu berarti infrastruktur harus dibangun. Masih banyak rakyat kita yang bahkan tidak mendapatkan air bersih. Kalau sekarang ratio electrification sudah 100%, tapi kualitasnya beda,” paparnya.

Tak hanya itu, menurutnya membangun institusi publik atau pemerintahan yang profesional juga menjadi keharusan untuk memajukan bangsa.

“Institusi yang membuat kebijakan publik tidak maju, ya negaranya tidak maju. Karena kita akan menjadi penghalang, bukan katalis atau pendorong, atau pun solusi. Jadi beban kita sangat banyak, merancang kebijakan negara, mengelola akses negara, dan menjadi birokrat yang reliable, kompeten, punya integritas, profesional dalam menghadapi tantangan yang terus berubah,” jelasnya. [rif]