Ini Aturannya Jika Ada Bakal Calon Kepala Daerah Terkonfirmasi Positif Covid-19

KalbarOnline.com – Pendaftaran pasangan calon kepala daerah (Cakada) bakal berlangsung pada besok, 4 hingga 6 September 2020. Bagi setiap cakada yang akan mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan untuk melakukan uji usap atau swab test Covid-19.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan, aturan itu dibuat untuk mengantisipasi penularan Covid-19 sebelum pemeriksaan kesehatan bakal calon oleh dokter dari rumah sakit yang ditunjuk KPU.

“Sebelum pemeriksaan kesehatan, itu calon yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan statusnya harus bebas Covid-19 atau status pemeriksaan swab-nya adalah negatif,” kata Hasyim, Kamis (3/9/2020).

Nantinya, terang Hasyim, bakal calon menyerahkan hasil pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) pada saat pendaftaran yang menjadi syarat dokumen pencalonan.

Selanjutnya, ujarnya, bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19 tetap dapat mengikuti pendaftaran, tetapi tidak diperbolehkan datang langsung ke KPU.

Dimana, KPU akan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian terhadap bakal calon yang tidak dapat hadir saat pendaftaran. Sementara, bagi bakal calon yang dinyatakan negatif Covid-19 dapat menerima surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan tes kesehatan.

“Berdasarkan informasi dan juga kesepakatan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pada dasarnya dokter-dokter pemeriksa kesehatan ini juga berharap semuanya sehat dan tidak tertular Covid-19,” jelasnya.

Apabila bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 lolos syarat dokumen pencalonan, terang Hasyim, pemeriksaan kesehatan ditunda terlebih dahulu. Bakal calon tersebut diwajibkan menjalani karantina atau pengobatan, hingga pada swab test selanjutnya dinyatakan negatif Covid-19.

Hasyim menuturkan, tentu ada konsekuensi bagi bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19. Penetapan calon kepada yang bersangkutan berpotensi mundur dari jadwal penetapan pasangan calon (paslon) pada 23 September 2020.

“Pada calon yang positif Covid-19 maka kemudian kalau pemeriksaan kesehatannya mundur, maka ada konsekuensi potensi penetapan calonnya mundur. Demikian juga pengundian nomor urutnya juga mundur,” jelasnya.

Diketahui, ketentuan pengundian nomor urut jika ada bakal calon yang baru dinyatakan negatif Covid-19 atau sembuh diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Apabila terdapat satu paslon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19 dan ditetapkan sebagai paslon, nomor urut yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut paslon yang sudah ditetapkan. Sementara jika terdapat lebih dari satu paslon, pengundian nomor urut di antara mereka mengikuti nomor urut paslon yang sudah ditetapkan.

“Maka dengan begitu kesempatan untuk berkampanye juga akan berkurang. Itu yang berkaitan dengan apabila calon ini positif Covid-19,” tukasnya. [rif]