Tenaga Ahi KSP Bilang Buzzer Bela Pemerintah Itu Hal Lumrah

KalbarOnline.com – Fenomena buzzer belakangan menjadi viral. Pemerintah diduga mengorganisir buzzer untuk mengarahkan opini publik melalui medi sosial.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa buzzer bekerja atas inisiatif sendiri. Pemerintah hanya menggunakan influencer untuk membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat.

“Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka,” kata Donny dikutip dari Bisnis.com, Jumat (4/9/2020).

Donny melihat hal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Baik pemerintah maupun oposisi memiliki pendukung yang menyuarakan pendapatnya.

Dia melanjutkan bila ada pihak yang menyerang pemerintah atau oposisi dalam suatu kondisi, hal itu adalah sesuatu yang alamiah.

“Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan,” tambah Donny.

Sampai dengan proses itu, kata Donny, tidak ada yang salah. Namun apabila sudah mendengungkan manipulasi fakta, fitnah, hingga menyebarkan kebencian, seharusnya masyarakat melaporkan hal tersebut untuk diproses secara hukum.

“Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan mengadukan (buzzer). Jika ada pengaduan buzzer-buzzer tertentu diproses secara adil dan transparan, gitu aja,” kata Donny.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi virtual, Donny menyampaikan bahwa kemunculan buzzer tak dapat dihindari dari sistem demokrasi. Pernyataan Donny tersebut langsung mendapat kritik dari masyarakat sipil.

Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Donny keliru menyebut buzzer bagian yang tak terelakkan dari demokrasi. Arif menyebut para buzzer adalah parasit yang menumpang kebebasan dan merusak demokrasi.

Menurutnya, demokrasi seharusnya diisi oleh diskursus kritis. Sedangkan buzzer, kata Arif, hanya mempengaruhi opini publik secara manipulatif sehingga mengikis pemikiran kritis. [rif]