Fahri Hamzah Minta Menteri Jokowi Tidak Membantah Gubernur DKI

KalbarOnline.com – Mantan anggota DPR, Fahri Hamzah kembali bersuara lantang menyuarakan keresahannya terkait penanganan Covid-19, yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, terutama di ibukota negara, DKI Jakarta.

Fahri meminta Presiden Jokowi dan Gubernur DKI duduk bersama membahas solusi tepat untuk penanganan Covid ini. “Pak @aniesbaswedan yth, minta waktu ketemu Presiden @jokowi langsung pak. Sampaikan data yang bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau,” cuit Fahri melalui akun Twitternya, Sabtu (12/9/2020).

Wakil Ketua umum Partai Gelora itu meminta, Jokowi dan Anies mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data. Sehingga bisa berdampak langsung ke masyarakat. “Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan takyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari2 ini,” katanya.

Secara khusus, Fahri meminta para menteri Jokowi untuk mendengarkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan tidak membantah data yang dimiliki pemprov.

“Wahai para menteri, jangan bantah Gubernur DKI. Datanglah, bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu. Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua,” tegasnya.

“Pak @aniesbaswedan dan pak @jokowi dua sahabat yang baik. Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibukota? Kita dalam krisis  dan reputasi sebuah ibukota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indoneia dimulai dari ibukota,” sambungnya.

“Tapi mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yg rahasia?

Lanjut Fahri, ia mengaku mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan walikota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda. “Tapi @aniesbaswedan adalah satu-satunya gubernur yang merangkap walikota, sebab seluruh pejabat itu ia angkat langsung tanpa pilkada,” tandasnya.

Fahri juga mengaku bisa mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat. Terlebih dalam pengertiannya, Gubernur DKI adalah walikota besar. “Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan walikota,” imbuhnya.

“Janganlah kalian nampak tenang dan baik-baik saja sebab ternyata data pun kalian sengketa. Lalu rakyat menjadi korban karena korban berjatuhan bertambah banyak. Apa salah rakyat hingga kalian pejabat tidak bicara dan akhirnya kebijakan kalian bikin nestapa? Ayolah,” katanya.

“Rakyat menunggu kalian semua, duduk bersila memastikan semua data yang akurat. Lalu mengambil keputusan yang berat. Tak mengapa, rakyat akan sabar dan terima; kebebasan dilarang, ekonomi terjun curam, tambah miskin dan kena PHk. “Ayo bersatu, Jangan bikin malu,” tuntasnya. [ind]