KalbarOnline.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk melakukan penundaan Pilkada serentak 2020. Alasannya karena pandemi virus korona atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan, dalam Islam disebutkan bahwa masyarakat harus menghindari bahaya. Saat ini Covid-19 dianggap sebagai bahaya yang mengancam keselamatan manusia.
“PBNU memandang, dalam syariat itu ada satu unsur penting yaitu menjaga keselamatan jiwa atau nyawa. Kami menyampaikan bahwa dasar pertimbangannya adalah menghindar dari kebinasaan harus didahulukan,” ujar Helmy kepada wartawan, Jumat (25/9).
Helmy menambahkan, nyawa masyarakat perlu diutamakan oleh pemerintah. Karena agenda politik masih bisa ditunda. Namun lain dengan keselamatan manusia.
“Kemudaratan sudah tampak di depan mata. Dalam konteks itu, keselamatan jiwa dan nyawa adalah yang utama. Kalau agenda politik itu bisa ditunda. Kalau keselamatan itu tidak bisa ditunda,” katanya.
PBNU khawatir jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Maka akan timbul klaster-klaster baru. Sehingga itu mengancam keselamatan rakyat Indonesia.
Sehingga Helmy berharap pemerintah bersama dengan DPR dan penyelenggara pemilu bisa memikirkan ulang untuk melakukan penundaan Pilkada serentak 2020 ini.
“Kedaruratan atau kegentingan, sudah tampak di depan mata. Coba bayangkan selama 71 hari kampanye, kemudian pencoblosan dengan tingkat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan sangat lemah,” pungkasnya. (*)