Antisipasi Aksi Tolak Omnibus Law, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

KalbarOnline.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di depan kawasan DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi pencegahan aksi demonstrasi buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pihaknya menyiapkan empat rekayasa lalu lintas yang dilakukan jajarannya di kawasan Senayan. Masyarakat diimbau waspada melalui jalur-jalur yang dilakukan rekayasa lalu lintas.

“Pertama, Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di depan Pintu 10 GBK mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda kembali,” kata Sambodo dikonfirmasi, Senin (5/10).

Kedua, arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Ketiga, arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar. Keempat, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

Sambodo mengingatkan, agar masyarakat yang akan beraktivitas secara rutin di kawasan Senayan untuk menghindari empat titik yang mengalami rekayasa lalu lintas tersebut.

“Sebagai antisipasi demonstrasi kami harap masyarakat menghindari beberapa titik seperti Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Palmerah Timur,” tandas Sambodo.

Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pada Kamis (8/10). Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU.

Namun, langkah itu justru mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan fraksi yang menyatakan menolak pengesahan ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya yakni PDIP, Gerindra, PPP, Golkar, PKB, Nasdem dan PAN menyetujui untuk dibawa ke paripurna.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan, kaum buruh bersama mahasiswa, kaum tani dan masyarakat akan melakukan mogok masal pada 6-8 Oktober 2020 mendatang.

Demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 itu dilakukan untuk menyuarakan penolakan agar Omnibus Law tidak disahkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Masa diberbagai daerah akan menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.

“KASBI mengucapkan apresiasi dan selamat kepada kawan-kawan yang terus konsisten berjuang bersama-sama. Baik itu dari aliansi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Lampung, Jawa barat, Jakarta, Banten, bahkan di berbagai macam daerah yang akan melakukan gerakan secara bersama sama untuk menolak, untuk mendesak pemerintah dan DPR melakukan pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” kata Nining dalam diskusi daring, Minggu (4/10).

Pemerintah dan DPR tidak mempunyai itikad baik pada masa pandemi Covid-19 ini, kata Nining, mereka tetap melakukan pembahasan Omnibus Law. Bahkan pada Sabtu (3/10) malam, secara diam-diam ingin melanjutkan RUU Cipta Kerja tersebut untuk dibawa ke paripurna agar disahkan menjadi Undang-Undang.

“Tidak ada keseriusan pemerintah dan wakil rakyat peduli akan nasib rakyat. Di mana kita tahu saat ini, kaum buruh dan rakyat Indonesia banyak kehilangan pekerjaan karena PHK semena-mena, banyak kaum tani digusur tanahnya dipaksa atas nama kepentingan investasi atau kepentingan korporat, banyak buruh yang kemudian dirumahkan juga tidak bisa mendapatkan haknya. Belum lagi para pedagang, tukang ojek yang kemudian hari ini juga mengalami kesukitan yang sekamin besar dihadapi oleh rakyat,” pungkas Nining.

Saksikan video menarik berikut ini: